Jakarta – Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo diisukan pecah kongsi antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu terkait perbedaan pandangan politik didalam menjalankan roda pemerintahan Kabinet Kerja.
Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) pun menengarai munculnya isu pecah kongsi itu telah menyebabkan hubungan tidak hormanis sehingga berdampak terganggunya roda pemerintah.
“Jika memang Jokowi-JK itu pecah kongsi dan ada keretakan hubungan sampai terjadi konflik maka itu akan mengganggu roda pemerintahan,” kata Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa hari ini.
Lebih lanjut, Willy berharap Jokowi bisa mempertimbangkan kembali posisi Jusuf Kalla dengan mencari pendamping yang bisa bekerja seirama dengan Jokowi. Selain itu, kata dia, nantinya jika Jokowi kembali mencalonkan di Pilpres 2019 bisa mencari figur partner Wapres dari kalangan muda yang menyukai tantangan ditengah gelombang kompleksitas rongrongan kedaulatan berupa intoleransi.
“Jika isu itu benar pecah kongsi, maka dengan berat hati sebaiknya JK mengundurkan diri agar laju roda pemerintahan bisa berjalan optimal,” kata dia.
Dia menyarankan bahwa tokoh muda untuk pendamping Jokowi itu bisa di ambil dari kalangan profesionalisme baik dari institusi TNI maupun Polri.
“Kasihan Presiden, masa yang terlihat kinerjanya cuma Jokowi doang. Sebaiknya cari sosok pendamping yang loyal pada Jokowi dan pemerintahan. Jangan sampai ada yang salip ditikungan dan gerogoti pemerintahan,” bebernya.
Lebih jauh, Willy menyakini masih banyak calon wapres yang lebih kompeten ketimbang JK dan memenuhi standar kriteria sebagai pendamping Jokowi.
“Banyak wajah-wajah baru dan segar yang bisa bekerja seirama dan loyal ke Jokowi. Masyarakat sudah bosan dengan muka-muka lama. Seharusnya Jokowi disandingkan dengan wajah baru juga dengan pola dan wacana yang segar sehingga dapat mendongkrak elektabilitas,” sebutnya.
Willy tidak menginginkan, di tengah situasi bangsa yang belum begitu menggembirakan dari segi ekonomi, dan malah telah terjadi ketidakharmoniasan antara Jokowi-JK maka ini akan berdampak kepada masyarakat.
“Presiden dan Wapres merupakan satu paket pada Pilpres. Harusnya keduanya saling harmonis dan bekerjasama dalam melaksanakan program pemerintah. Apalagi isu diluar sana ada kelompok yang ingin menurunkan mandat Jokowi, gelar sidang Istimewa,” tandasnya.
