Jakarta – Koordinator Aliansi Bela Garuda (ABG) Drs. Ahmad Zahron, berpesan agar bulan suci Ramadhan yang penuh berkah agar menebarkan kembali nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’alamin. Dikatakan dia, pada momentum Ramadhan ini ABG menyelenggarakan buka bersama dengan Keluarga Besar Joxzin, Pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk membangun wacana Islam yang benar dan mengembangkan sikap kritis terhadap gerakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam.
“ABG pada bulan suci Ramadhan ini bermaksud membangun silaturahmi dengan berbagai kalangan untuk kritis dalam melihat gerakan Islam radikal yang mencita-citakan pendirian Khilafah dengan mempolitisasi Islam,” kata Zahron.
Hal itu mengemuka saat buka bersama bertema “Menyelanggarakan Buka bersama untuk mewujudkan Ukhuwah Kebangsaan dan Kemanusiaan dalam bingkai NKRI” di Gedung Serba Guna Matrijeron, Jogjakarta, telah dilaksanakan, Sabtu (10/6).
Acara yang dikemas dengan pembukaan lagu Indonesia Raya itu dihadiri banyak tokoh diantaranya Dr. H. Zuli Qodir, selaku Dakwah PP Muhammadiyah, KH. Imam Aziz, selaku Wakil ketua PBNU, My. Esti Wijayanti, selaku Angg. DPR RI Komisi X, Pengurus Aliansi Bela Garuda (ABG), Pengurus Muhammadiyah DIY, Pengurus Nahdahtul Ulama DIY, Etnis Tionghoa, Pengurus JOXZIN, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat serta ratusan warga Jogja.
Menurut Zahron, secara masif HTI telah mengkampanyekan khilafah untuk menggantikan dasar negarakan Pancasila dan membangun opini yang tidak setuju dengan khilafah dianggap mendzolimi umat Islam. Kata dia, ABG sejak didirikan sebagai wadah berbagai elemen masyarakat Yogyakarta terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda dari Nahdratul Ulama (NU), Muhammadiyah, Pemuda nasionalis, dan berbagai tokoh lintas agama yang mendukung rencana pemerintah melakukan pembubaran ormas HTI sebagai gerakan politik yang memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia.
“ABG secara maraton telah membuat buku putih terkait HTI yang disampaikan kepada Petinggi Negara, mulai dari Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kemenpolhukkam, Kemendragi, dan Dinas terkait untuk membangun kesamaan pemahaman dan sikap terhadap pembubaran secara hukum HTI dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk merangkul dan menggandeng anggota HTI sebagai bagian dari NKRI,” bebernya.
Ditempat yang sama, perwakilan dari Ketua Bidang Dakwah Khusus Muhammadiyah Dr. H. Zuli Qodir menjelaskan selama 47 tahun Muhammadiyah tidak menggunakan azas Islam tetapi dalam jangka waktu tersebut Muhammadiyah tidak terpengaruh dan tetap bertahan, sehingga Muhammadiyah menggunakan azas Islam, kemudian berubah menjadi azas Pancasila. Ketum Muhammadiyah dalam dakwahnya menyampaikan bahwa siapa saja pengikut Muhammadiyah yang hatinya lebih mengarah kepada HTI, MMI, maupun FPI dan tidak sesuai dengan azas yang dianut oleh Muhammadiyah silahkan untuk keluar dari Muhammad.
“Iyah, ini resmi sikap dari PP Muhammadiyah, saya selalu Ketua Bidang Dakwah Khusus,” terang dia.
Disebutkannya, apabila ada suara yang menyebut membubarkan HTI sama saja membubarkan Islam itu jelas merupakan upaya provokasi yang dilakukan untuk mengecilkan Muhammadiyah dan NU, dan dirinya siap mempertanggungjawabkannya. “Membubarkan HTI tidak sama dengan menindas umat Islam,” ucapnya.
Masih kata dia, saat muktamar PP Muhammadiyah yang berlangsung di Makasar pada bulan Agustus tahun 2015, dalam bukunya Dahrul Ahdi secara tegas menyatakan bahwa Muhammadiyah sepakat dengan ormas Islam dan pemerintah RI menyatakan pancasila sebagai dasar negara dan tidak perlu diganti lagi dengan apapun.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PBNU KH Imam Aziz mengatakan menjadi bangsa Indonesia melalui proses, dimana dari geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai suku dan etnik, dan itu adalah anugerah yang Maha Kuasa. Bahkan sebelum bangsa Indonesia lahir kota sudah memiliki banyak komponen kebangsaan yang mahir mengelola perbedaan.
Dia mencontohkan saat era kerajaan Islam Samudra Padai, dijalankan dengan azas pluralisme yang ada dan bukan hanya berdasarkan ajaran Islam. Hal ini adalah modal utama bangsa Indonesia, kemudian muncul pemahaman / keinginan untuk menyatukan dasar negara Indonesia sehingga dasar negara lainnya tidak digunakan lagi.
“Dasar mengunakan Pancasila sebagai dasar negara adalah Ijma para ulama, sehingga Pancasila sah secara Islam syari,” katanya.
Imam mengakui NU kembali menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 45 adalah representasi dari syariat Islam. Jadi ketika pihaknya telah mengamalkan Pancasila maka menjalankan syariat Islam. “Meskipun Pancasila bukan menggunakan bahasa Arab, karena mencari kebenaran tidak selalu dan harus menggunakan bahasa Arab. Ketika ada kelompok yang mencari cari celah untuk memisahkan kita, seperti paham khilafah maka kita harus segera mengantisipasi,” sebutnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi X Esti Wijayanti mengaku sangat mengepresiasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan Kebangsaan, yang diikuti oleh perwakilan dari NU, Perwakilan dari Muhamadiyah, Keluarga Besar JOXZIN, Keluarga besar Banzer maupun Aliansi Bela Garuda (ABG). Pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam rangka pembubaran ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila khususnya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kita memiliki kesamaaan paham untuk tetap menjaga kebhinnekaan, persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI,” tandasnya.
