Jakarta – Milenial dan Gen Z mendominasi jumlah pemilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Lebih dari 60 persen anak muda merupakan pemilih aktif dan memiliki suara untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Tentunya anak muda yang baru pertama kali memilih, masih awam dan kebingungan terkait mekanisme Pemilu 2024 mendatang. Bahkan pendidikan politik di kalangan anak muda masih minim dilakukan.
Hal itu dirasakan langsung oleh Deni, Demisioner Presiden Mahasiswa Uninus Bandung Jawa Barat, yang merupakan pemilih pemula di Pemilu 2024 mendatang. Deni merasa saat ini anak muda perlu pemimpin yang dinamis dan adaptif.
“Pada akhirnya yang ditanya ketika banyaknya calon, yang kita tunggu bukan calonnya tapi mana gagasannya. Apalagi hari ini kurang lebih 60 persen pemilih muda, artinya pemilih hari ini adalah pemilih yang kritis,” kata Deni dalam talkshow #ngobroldiPR bersama Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).
“Maka dibutuhkan pemimpin yang dipilih pemimpin muda itu yang dinamis, adaptif. Peta demografinya sudah jelas, karena generasi muda mendominasi,” katanya menambahkan.
Meski sebagai pemilih pemula, Deni tak menampik jika dirinya turut mengikuti perkembangan Pemilu 2019 silam. Dia pun cukup mengantisipasi adanya kericuhan seperi yang terjadi lima tahun yang lalu.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pemilu 2024 mendatang bisa berlangsung dengan damai. Deni menilai perlu pengawalan yang cukup ketat di pemilihan mendatang.
“Kita belum tahu sejauh mana pola pemilihan ke depan bagai mana, apalagi digambarkan pemilihan tahun 2019 istilahnya, kabar-kabarnya sudah tahu ya, tentang ke-chaos-an dan sebagainya,” kata Deni.
“Maka hari ini istilahnya perlu pengawalan yang cukup baik dari daerah, kota. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang merupakan pemilih pemula, harus jadi pusat perhatian, agar pemilu ini menjadi pemilu yang sukses, apalagi ini pemilihan setelah reformasi, sehingga harus terus membaik,” ucapnya menambahkan.
Deni pun mengungkapkan bahwa sebagai anak muda, dia merasa risih terkait adanya baliho yang memperlihatkan kandidat calon legislative (caleg), yang sudah dipasang di jalan-jalan baik tingkat desa maupun kota. Menurutnya, cara tersebut sudah sangat kuno.
“Pasang baliho di pinggir jalan, apalagi di kota-kota besar, kami melihatnya agak aneh, apakah mereka tidak memikirkan hal itu. Maka hari ini kiranya media sosial bisa digunakan sebaik mungkin oleh para caleg,” kata Deni.
Komisioner KPU Jabar Bidang Hukum dan pengawasan, Reza Alwan menyebut pihaknya hanya bisa memberikan imbauan agar para caleg tak terburu-buru memasang baliho. Pasalnya, saat ini hanya partai politik yang boleh melakukan pengenalan dengan memasang baliho tanpa wajah calegnya.
“Yang mungkin perlu kami imbau, baru partai politik yang sudah boleh sosialisasi. Kalau ada gambar-gambar calon itu kami imbau sebaiknya jangan dulu dipasang, karena belum tentu ditetapkan,” kata Reza Alwan.
