Jakarta – Pasca Pemilu 2024 menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai dari hasil Pilpres 2024 ini partai politik berhak memilih berada dalam koalisi atau oposisi selama 5 tahun ke depan.
“Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak partai politik yang berbeda pilihan saat pilpres, justru kini bergandengan tangan menatap Pilkada serentak akhir tahun nanti,” tegas Hari, hari ini.
Menurutnya, dalam politik semua hal lentur, meskipun pilpres berbeda tetapi dalam pilkada bisa sejalan dan beriringan.
“Untuk di DKI maupun Banten, Golkar-PKB bisa saja bareng dalam mengusulkan calon. Begitu pula intensnya Gerindra dan PDIP di Jateng,” ucapnya.
Dikatakannya, Pilkada inilah yang menjadi ujian bagi semua dalam menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai cita-cita Pembukaan UUD 1945. Apalagi, demokrasi adalah cara menyeleksi pemimpin, baik melalui melalui Pemilu maupun Pilkada.
“Perbedaan calon bukan menjadi permasalahan. Tapi yang lebih utama adalah pertarungan gagasan juga visi dan misi, agar masyarakat tercerahkan dan mencerdaskan, serta menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai ideologi Pancasila,” pungkasnya.
