Oleh : Antonius Benny Susetyo
Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Demokrasi, dalam pandangan Aristoteles, adalah suatu kebebasan, dan prinsip utamanya adalah kebebasan. Menurutnya, hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Prinsip ini juga diterima luas oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah, termasuk oleh Bung Hatta, salah satu Bapak Pendiri bangsa Indonesia. Dalam bukunya ‘Demokrasi Kita’ yang ditulis pada tahun 1966, Hatta mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsyafan. Prinsip demokrasi adalah kesetaraan di mana masyarakat memiliki kesetaraan bukan karena relasi kuasa yang timpang. Namun, demokrasi sering kali dimaknai hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan. Ketika demokrasi dimaknai demikian, relasi demokrasi tidaklah setara, dan rakyat sebenarnya tidak menunjukkan kebebasannya. Kebebasan ini sering kali dikendalikan oleh kekuatan yang maha dahsyat, yaitu uang. Ketika uang menentukan demokrasi, maka demokrasi itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari demokrasi sejati. Demokrasi yang dikendalikan oleh uang menunjukkan bagaimana kapitalisme dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Ketika kekuasaan politik ditentukan oleh kekuatan finansial, maka prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan dan kebebasan menjadi sirna. Demokrasi yang sejati harus mengutamakan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan uang dan kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia, Bung Hatta mengingatkan bahwa ketika demokrasi menyimpang dari kaidah-kaidah prinsip dasar demokrasi, maka kita harus menguatkan demokrasi kembali kepada esensinya, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsyafan. Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta harusnya menjadi refleksi kita bersama tentang proses demokrasi kita yang akhir-akhir ini cenderung bersifat transaksional. Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih. Dalam demokrasi yang transaksional, kekuatan kapital memiliki kedaulatan yang luar biasa, mengendalikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang menamakan kesetaraan dan mengutamakan kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Demokrasi bukanlah sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih. Demokrasi yang sejati adalah proses untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyatlah yang menentukan pilihan. Saat ini, menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak, penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat untuk mengalahkan kedaulatan uang yang berkuasa. Ketika uang menentukan demokrasi, maka demokrasi akan kehilangan substansinya. Demokrasi adalah proses untuk menjadi, dan dalam proses menjadi ini, demokrasi sering kali terseok-seok dan terjerumus dalam pragmatisme. Ketika demokrasi terjerumus dalam pragmatisme, maka kita perlu kesadaran untuk mengembalikan demokrasi yang sejati. Demokrasi yang sejati harus mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa bahwa demokrasi Pancasila harus lebih menggunakan moralitas dan etika dalam berdemokrasi. Etika adalah kepatuhan kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berkehendak, baik bagi para pemegang kekuasaan maupun rakyat. Rakyat harus menentukan kembali demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang hanya sekadar materialistis. Jika demokrasi hanya dimaknai secara materialistis, maka demokrasi tidak lebih dari sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih. Demokrasi akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya hanya seolah-olah demokrasi. rakyat berdaulat menentukan kedaulatannya. Demokrasi yang sejati mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan atau uang. Dalam sistem demokrasi yang sehat, suara rakyatlah yang paling penting. Kedaulatan rakyat harus menjadi pilar utama dalam setiap proses demokrasi. Mengembalikan kedaulatan rakyat berarti mengembalikan demokrasi kepada esensi aslinya. Ini berarti menciptakan sistem di mana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dan bebas tanpa adanya tekanan dari kekuatan finansial atau politik yang korup. Ini juga berarti menciptakan lingkungan di mana setiap suara dihargai dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang transaksional, di mana uang dan kekuasaan mendominasi, adalah ancaman terbesar bagi demokrasi sejati. Dalam demokrasi transaksional, proses pemilihan bukan lagi tentang memilih yang terbaik untuk kepentingan rakyat, tetapi tentang siapa yang memiliki sumber daya paling banyak untuk membeli suara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa demokrasi sejati bukan tentang siapa yang paling banyak uang atau paling kuat, tetapi tentang siapa yang dapat melayani kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Demokrasi sejati adalah tentang kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Mengembalikan demokrasi kepada esensinya memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat. Ini berarti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan etis. Ini juga berarti menolak segala bentuk politik uang dan korupsi yang merusak proses demokrasi.
Kesadaran kolektif ini harus dibangun melalui pendidikan politik yang intensif dan berkelanjutan. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam proses demokrasi. Ini juga berarti menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dan dihargai.pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan demokrasi. Mereka harus menjadi contoh dalam menunjukkan integritas, transparansi, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Pemimpin harus menunjukkan bahwa mereka peduli pada kepentingan rakyat dan bukan hanya pada kekuasaan atau keuntungan pribadi. Pemimpin juga harus berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi. Ini berarti melawan segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini juga berarti menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Partisipasi aktif dari seluruh warga negara adalah kunci untuk menjaga demokrasi. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Ini berarti setiap warga negara harus merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partisipasi aktif ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, terlibat dalam diskusi politik, dan memantau kerja pemerintah. Dengan berpartisipasi secara aktif, warga negara dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya partisipasi. Namun, tantangan-tantangan ini tidak boleh membuat kita menyerah. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki dan menguatkan sistem demokrasi kita. Mengatasi tantangan dalam demokrasi memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi sejati.
Pendidikan politik adalah kunci untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka juga dapat belajar tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini dan terus berlanjut sepanjang hidup. Ini bisa dilakukan melalui kurikulum sekolah, program pendidikan orang dewasa, dan kampanye kesadaran publik. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sejati adalah tentang kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, dan hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Demokrasi yang sejati harus mengutamakan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan uang dan kekuasaan. Bung Hatta mengingatkan kita bahwa ketika demokrasi menyimpang dari kaidah-kaidah prinsip dasar demokrasi, maka kita harus menguatkan demokrasi kembali kepada esensinya, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi tanpa nasional adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital yang menentukan perilaku para pemilih. Mengembalikan demokrasi kepada esensinya memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat. Ini berarti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan etis. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan demokrasi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara adalah kunci untuk menjaga demokrasi. Dengan mengatasi tantangan dalam demokrasi dan melalui pendidikan politik yang baik, kita dapat memperkuat demokrasi sejati yang mengutamakan kedaulatan rakyat dan menjaga nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sejati adalah proses untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyatlah yang menentukan pilihan, bukan kekuasaan atau uang. Saatnya rakyat berdaulat menentukan kedaulatannya.
