Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, tak sepakat dengan celotehan penganut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Felix Siauw soal khilafah. Mahfud MD mengatakan didalam penjelasannya Felix khilafah itu sebuah keniscayaan, namun didalam konsep HTI, FPI di Indonesia itu adalah sistem pemerintah dan jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“Saya sudah katakan berkali-kali khilafah, kalau dikatakan sebagai pemimpin itu tidak apa-apa. Tapi jika sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sistem yang sudah disepakati yang namanya Pancasila itu jelas-jelas gerakan terlarang,” tegas Mahfud MD, dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk “212: Perlukah Reuni” yang disiarkan tvOne Selasa malam, 5 Desember 2017.
Lebih lanjut, dia mengaku mendapatkan penjelasan dari orang HTI bahwa maksud khilafah itu adalah sistem pemerintahan, dan mereka menolak demokrasi. Bahkan, kata tokoh NU ini, HTI mengganggap demokrasi thogut, tidak menolak negara kebangsaan.
“Mereka maunya transnasional, satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa dalam satu negara. Itu diperjuangkan itu tidak pernah dibantah dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa,” tegas dia.
Dari segi teologis, lanjutnya, memang tidak ada didalam sumber primer Islam ajaran khilafah itu sebagai sistem. Pakar hukum tata negara itu juga menantang berdebat dengan siapa saja dan kapan saja soal khilafah yang digaungkan oleh HTI ini.
“Kita bisa berdebat kapan saja. Kalau sebutan khilafah untuk pemimpin iya (ada), tapi tak ada sebagai sistem, khilafah itu macam-macam,” ucapnya.
“Sesudah Nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah,” kata dia lagi.
Lebih jauh, Mahfud memastikan sistem Pancasila yang dianut oleh Indonesia sudah pas. Malah Mahfud menilai Pancasila itu bila didalami adalah khilafah dalam konteks Indonesia al khilafah atau khilafah khas Indonesia.
“Indonesia adalah negara sangat sesuai dan gerakan khilafah sebagai alternatif ideologi itu tetap berbahaya,” tukasnya.
