Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mempersilahkan adanya pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya dalam rangka memperingati hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember.
Namun, Fernando mensinyalir ada upaya untuk menunggangi isu tersebut (penumpang gelap), terlebih Polri belakangan ini mendapatkan perhatian serius dengan wacana agar dikembalikan ke TNI maupun dibawah Kemendagri.
“Dipersilahkan saja kalau ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya pada saat memperingati HAM karena hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat ada upaya untuk menungganginya, apalagi terkait dengan Polri yang belakangan ini mendapatkan perhatian khusus,” tegas Fernando, hari ini.
Menurutnya, adanya dorongan agar mengembalikan Polri untuk bergabung dengan TNI atau dibawah Kemendagri dinilai tidak tepat.
“Apakah mereka lupa bahwa ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru dimanfaatkan untuk kepentingan Golkar pada saat itu. Begitu juga kalau dibawah Kemendagri, apakah memang ada jaminan tidak dimanfaatkan? Kita tidak bisa melupakan bahwa Pj Gubernur, Bupati dan Walikota yang diangkat oleh Kemendagri dicurigai dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” jelas Fernando.
Dirinya menganggap posisi Polri sudah tepat seperti sekarang ini. Hanya saja perlu penguatan Kompolnas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Polri.
“Anggota Kompolnas jangan lagi dipilih oleh Presiden dan tidak ada perwakilan pemerintah tetapi dipilih oleh DPR sehingga para anggotanya memiliki peran yang maksimal dan tidak bisa diintervensi oleh Presiden,” jelasnya.
Disisi lain, Fernando juga menyoroti desakan soal pelucutan senjata api anggota Polri. Kata dia, Komisi III perlu melakukan pengawasan dan pengaturan penggunaan senjata api oleh Polri sehingga dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan kejiwaan yang bersangkutan.
“Perlu dilakukan pengujian secara berkala sehingga tidak ada penyalahgunaan senpi untuk kepentingan diluar tugasnya,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, soal tuntutan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk lebih selektif lagi dalam melakukan seleksi bagi anggotanya yang dipersenjatai agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Termasuk jangan sampai ada penggunaan senpi untuk mengintimidasi masyarakat bukan untuk melindungi,” pungkasnya.
