Jakarta – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri.
Kelrey menilai wacana pengembalian Polri ke kedua lembaga tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.
“Wacana reposisi Polri sudah salah kaprah dan ide ini mengkhianati semangat reformasi. Kalau saya lihat isu yang dikembangkan, maka orang-orang ini ya pasti berkhianat terhadap semangat dan tuntutan reformasi soal penghapusan dwi fungsi ABRI yang oleh presiden Gus Dur mengeluarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 mengenai pemisahan POLRI dari TNI sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing,” jelas Kelrey, hari ini.
Dia menyebutkan bahwa masing-masing institusi baik itu Polri atau TNI maupun Kemendagri memiliki tuposi yang berbeda-beda. Jadi, kata dia, jika Polri dikembalikan ke TNI atau Kemendagri akan menjadi masalah besar.
“Sudah punya dapurnya masing-masing, apalagi Polri berupaya bertransformasi ke sipil bukan militer. Jadi Polisi saat ini untuk masyarakat dan jika dikembalikan akan menjadi masalah besar,” katanya.
Lebih lanjut, Kelrey pun menyambut baik adanya penguatan Polri dalam RUU KUHAP dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dia tidak ingin ada kewenangan institusi yang tumpang tindih dan ada yang lebih superior dengan mengambil alih peran Polri.
“Yang penting harus diperkuat lalu jangan sampai institusi lain yang lebih super body. Nah, kalau ada institusi lain yang lebih super body, ini kan bahaya. Misalnya nih, Polri sama TNI, atau misalnya Polri sama Kejaksaan, kan punya dapur masing-masing. Orang kalau udah punya dapur masing-masing, mau disatuin, ini kan jadi repot,” paparnya.
Dia tidak ingin masing-masing institusi penegak hukum saling bertabrakan dalam rebutan pengaruh kewenangan. Sehingga tidak ada tudingan sebagai lembaga super body.
“Kalau soal pengaruh sangat rawan. Jangan sampai ada peran Kejaksaan yang overlap mengambil alih peran Polri seperti masalah penyidikan. Hal dapat mengganggu independensi penyidik, sementara ketentuan batas waktu yang terlalu singkat dalam proses penyidikan dianggap tidak realistis mengingat beban kerja yang tinggi,” sebutnya.
Kelrey menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.
“Sinergi antara Polri dan Kejaksaan yang telah terjalin selama ini sebaiknya tidak diubah menjadi aturan konstitusional yang terlalu mengikat. Sebaliknya, mekanisme pengawasan internal dapat menjadi solusi yang lebih efisien tanpa mengganggu tatanan hukum yang ada. Sudah ada dapurnya masing-masing,” bebernya.
Lebih jauh, Kelrey menyakini kinerja Polri semakin bagus di tengah masyarakat. Bukti terbaru muncul hastag atau tagar untung ada Polisi.
“Jadi kalau orang bilang kok kerja polisi hari ini lain gak bagus jelek dan lain sebagainya itu mereka lihatnya oknum bos. Mereka tidak melihat bahwa institusi atau instansi Polri itu secara keseluruhan. Ada masalah apapun, orang carinya Polisi mulai dari pohon tumbang, orang berantem, masalah konflik didesa hingga depan Istana,” ujarnya.
Kelrey menyarankan kepada Polri agar diam saja jika ada pihak yang berupaya mendeskreditkan atau memberikan kritikan negatif terhadap Polri. Dan tunjukkan saja dengan kinerja positif yang membantu masyarakat. Banyak itu Polisi yang diberi amanah dan dipercaya masyarakat jadi Ketua RT. Luar biasa sekali sambutan rakyatnya,” bebernya.
Ia berpesan agar Polri terus menjadi garda terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di era modernisasi atau era digital modus kejahatan semakin berkembang. Maka itu, peran Polri harus diperkuat di RUU KUHAP.
“Apalagi hari ini modus kejahatan itu sangat luar biasa, maka peran Polri itu perlu ditingkatkan di RUU KUHAP. Dan pesan saya terakhir tentang kondisi saat ini, Polisi harus semangat kalian adalah ahli surga. Karena orang yang memberantas kejahatan mengajak kebaikan itu adalah ahli surga,” pungkasnya.
