JAKARTA – Ratusan massa tergabung dalam Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesi (LAKSI) berunjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri untuk mendukung pemerintah dalam menindak para elit politik yang berkomentar memanas- manasi situasi pasca pemilu, dan menjelang penetapan hasil penghitungan suara KPU.
“Kami menginginkan suasana dalam negeri damai dan kondusif tidak ada yang mengerahkan kekuatan massa untuk mendeligitimasi KPU dan penyelenggara pemilu,” Ketua LAKSI Azmi Hidzaqi, saat berorasi, hari ini.
Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat bersabar agar tidak ada yang mengintervensi sampai selesai tugasnya untuk menentukan hasil Pilpres/Wapres dan Legislatif hasil Pemilu 2019. Dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 mulai dari pencoblosan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan Sidang Pleno di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten/Kota.
“Kalau toh ada masalah, berilah kesempatan KPU untuk memperbaikinya. Jangan asal tuding curang-curang saja,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Pemilu yang berlangsung pada 17 April itu telah memasuki tahap penghitungan suara. Pihaknya meminta masyarakat bersabar untuk menunggu hasil final yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 nanti. Dan ia mengajak bersama-sama menjalin persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI, stop Provokasi dan stop ujaran kebencian kepada KPU, dan unsur pemerintah karena akan memancing situasi menjadi panas saja.
“Kami mengetahui bahwa saat ini sumber utama kegaduhan adalah pemberitaan hoax, ujaran kebencian dan komentar elit politik yang tidak menciptakan suasana damai. Sudah seharusnya para elit politik dapat menerima hasil pemilu secara legowo,” tambah dia.
Azmi melanjutkan jika pun kalah nantinya, atas dasar itulah pihaknya meminta kepada aparat keamanan agar menangkap elit politik yang menjadi provokator dalam memanas-manasi situasi. Stop Provokasi dari relawan atau pendukung Paslon yang terus menerus menebarkan kebencian kepada paslon lainnya.
“Stop ajakan untuk melakukan people power karena akan menghancurkan bangsa ini. Kami meminta seluruh elit politik memberi contoh kerukunan kepada para pendukungnya agar menjelang pengumuman KPU tanggal 22 Mei berjalan damai dan tidak di warnai aksi demontrasi besar-besaran,” jelasnya.
Dikatakannya, banyaknya komentar dan opini dari elite bangsa yang berseliweran di meda massa pasca Pemilu dan Pilpres 17 April 2019, membuat situasi politik dalam negeri Indonesia terus memanas. Apalagi pernyataan-pernyataan itu seringkali bukannya mendinginkan suasana, tapi justru terkesan memprovokasi rakyat. Berhentilah berkomentar atau mengeluarkan opini yang justru memprovokasi rakyat.
“Apalagi jika komentar dan opini itu sebagai upaya menekan KPU dan penyelenggaran pemilu. Kami mendukung Menkopolhukam agar para elit politik yang menjadi provokator untuk menciptakan suasana tidak kondusif harus di tangkap, karena rakyat sudah capek di jadikan objek untuk kepentingan kelompok elit yang haus kekuasaan,” kata dia lagi.
Azmi menuturkan bahwa kelompok elit yang menuduh KPU curang, dan seluruh perangkat penyelenggara pemilu curang merupakan contoh sesat berfikir, mereka yang menginginkan adanya pemaksaan kehendak untuk memenangkan Paslon tertentu merupakan sebuah penghianatan demokrasi.
“Kami tidak mengharapkan rakyat di provokasi untuk melawan segala bentuk kebohongan elit politik yang nafsu berkuasa. LAKSI mendukung TNI- Polri menindak elit politik yang menjadi aktor intelektual di balik aksi-aksi menentang KPU dan seluruh penyelenggara pemilu. Kami mendukung menkopolhukam bahwa people power merupakan tindakan makar,” tambahnya.
Lebih jauh, Azmi menegaskan bahwa people power merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Serta akan ada ancaman pidana yang mengikatnya dan menurut UU yang di buat.
“Maka segala bentuk kegiatan makar merupakan ancaman untuk keutuhan NKRI,” tandasnya.
