Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) melalui kadernya Deddy Sitorus mengeluarkan pernyataan tendensius yakni mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk dicopot karena dituding menjadi “Syahwat Kekuasaan” Jokowi dan diduga tidak menjaga netralitas dalam pilkada 2024. Tentunya pernyataan Deddy mendapat kecaman dari banyak pihak.
Koordinator Komando Masyarakat Arus Depan Pancasila (KOMRAD Pancasila), Antony, mengecam tudingan Deddy untuk mencopot Kapolri sebagai tindakan yang Irasional dan tidak relevan. Antony berpendapat bahwa jangan karena calon PDIP banyak yang kalah lalu mencari kambing hitam apalagi menuduh Kapolri dan jajaran menjadi biang kerok kekalahan PDIP di Pilkada.
“Seharusnya PDIP kalau banyak jagoannya kalah pilkada ya baiknya evaluasi internal lalu benahi, lah ini tiba-tiba minta Kapolri dicopot terus minta Polri di bawah TNI atau mendagri. Makin tidak nyambung dan cenderung Halu.” ujar Antony.
Antony justru mengatakan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja polri dalam mengamankan Pilkada sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilih ya dengan aman dan kondusif. Sehingga permintaan PDIP untuk mencopot Kapolri dan menaruh Polri dibawah kementeriaan merupakan sesuatu yang provokatif dan mencederai semangat reformasi.
“Momentum reformasi sudah membawa Polri dan TNI menjadi lembaga yang sejajar dengan tugasnya masing-masing masa mau dicederai lagi. Seharusnya momen pilkada ini dijadikan momen untuk memperjuangkan nasib wong cilik bukan malah jadi berpikiran picik.” tutup Antony.
