Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan Kapolri Jenderal Listyo sigit sejak awal menjabat sangat menghargai kebebasan berpendapat dan meminta masyarakat untuk tidak ragu atau takut mengkritik polri.
“Pak Kapolri selenggarakan lomba stand up comedy, mural dan orasi yang tema nya kritik terhadap institusi polri bahkan pemenangnya diberi hadiah cukup besar dan menjadi sahabat Kapolri, ini salahsatu bukti polri sangat terbuka dengan kritik dan masukan apapun itu,” jelas Semar.
Semar menduga terkait dengan band sukatani ada kesalahpahaman sehingga seakan ada pemeriksaan terkait dengan karya seni band tersebut yang merilis lagu mengkritik polisi.
“Terkait Band Sukatani kemungkinan ada kesalahpahaman dan sudah diluruskan jadi jangan juga di goreng seolah ini persoalan yang harus terus menerus didengungkan khawatirnya ada kepentingan politik yang menungganginya sebagai momentum perlawanan kelompok tertentu karena petingginya ada yang dijadikan tersangka dan sudah ditahan,” tambah Semar.
Namun demikian, Semar juga mengingatkan supaya kritik dan saran dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik agar tidak terjadi generalisasi institusi atau semua disama ratakan perilakunya.
“Lagu Sukatani bukan tidak diberi ruang berekspresi, tapi ekspresi juga tentu ada batasnya karena kita ini negara hukum dengan budaya timur yang kental dan tidak bisa semua dipukul rata karena di setiap institusi apapun itu pasti ada yang buruk tapi juga banyak orang baiknya. Jadi jangan seolah menggiring opini kalo polisi itu rusak semua nya pasti marah lah yang telah berjuang untuk selalu berbuat baik serta menjaga profesionalitasnya,” ujar Semar.
Semar juga menyinggung terkait dengan demo yang dilakukan beberapa pihak menentang penahanan seorang petinggi partai yang menurutnya tidak perlu dilakukan karena proses hukum sedang berjalan.
“Katanya akan hormati dan jalani proses hukum, itu yang harusnya tidak hanya ikuti prosesnya dengan baik tapi juga tidak melakukan perlawanan tanpa dasar dan membabi buta bahkan semua isu sepertinya ingin ditunggangi untuk diskreditkan pemerintah, proses hukum terhadap petinggi partai sudah seringkali terjadi bahkan bukan saja sekjen partai tapi ketum partai pun pernah ditangkap karena kasus korupsi jadi Hasto ditangkap itu sebenarnya biasa saja tapi di dramatisir oleh seolah ini persoalan yang besar,” tambah pria yang juga aktivis 98.
Semar menyinggung jika desakan untuk memeriksa keluarga Joko Widodo merupakan reaksi spontan setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan menjadi tersangka.
“Karena panik, Hasto keluarkan jurus mabok dengan meminta KPK periksa keluarga Jokowi yang sesungguhnya tanpa dasar dan jokowi sudah respon khan ya kalo memang ada bukti dan fakta hukum dipersilahkan tapi kalo cuma omon-omon aja ya itu namanya fitnah yg keji, ditambah lagi ada nya instruksi ketum PDI Perjuangan untuk menunda ikut retret bagi kepala daerah yg di usung PDIP karena itu Rakyat dapat menilai dan semakin menguatkan kalo itu sesungguhnya petugas partai bukan petugas rakyat,” tandasnya.
Ia juga menilai jika bukan bagian dari kekuasaan maka selalu saja akan berupaya membuat kekacauan dimana-mana. Tentu dalam hal ini rakyat yang dirugikan.
“Kita bisa lihat juga ternyata bukan mental pejuang ya, karena hanya cuap-cuap saja dengan lantang akan menghargai proses hukum terhadap Hasto tapi nyatanya tidak punya jiwa besar dan keberanian untuk menghadapinya.” pungkasnya.
