Jakarta – Menyikapi seratus hari pertama kerja Pemerintahan Prabowo – Gibran, khususnya pada kebijakan Ekonomi yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto , Direktur Fiskal CELIOS sekaligus Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D menilai bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang mencoba melakukan reformasi dibidang ekonomi dan keuangan, yakni dengan mencari sektor-sektor mana saja yang bisa dioptimalkan dan efisiensi.
Beberapa kebijakan telah muncul yaitu kebijakan pemangkasan anggaran, makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara.
Media menuturkan bahwa reformasi yang dilakukan Presiden Prabowo begitu terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat. Sehingga menyebabkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang pernah diterbitkan CELIOS pun disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari 74% responden menjawab beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil. “Ini artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran” Ujar Media.
“Sebanyak 31% responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHKdi sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi,” tambah Media.
Disaat yang sama Presiden mengatakan bahwa dana hasil pemangkasan tersebut digeser untuk mendukung MBG. Media mengatakan pemerintah tidak perlu memberikan makan bergizi gratis ini kepada seluruh anak di tanah air. Pasalnya, dalam studi yang dilakukan oleh CELIOS, apabila makan bergizi gratis ini diberikan kepada seluruh anak di Indonesia setidaknya ada anggaran negara sebanyak Rp50,72 triliun yang akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu.
CELIOS menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan.
Untuk memperbaiki keadaan, Media berharap kedepan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran, jangan sampai membebani atau mengurangi layanan publik. Selain itu penerimaan negara harus dioptimalkan, dengan cara menggenjot pajak alternatif, sehingga tidak merugikan masyarakat kalangan bawah.
Dari segi ide, usulan Danantara menurut Media tidak bermasalah karena dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam sebuah superholding. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah dari aspek proses yang dilalui.
“Masukan saya, MBG dan Danantara tujuannya sangat baik dan harus diapresiasi, namun dalam pelaksanaannya masih harus ditinjau kembali demi hasil yang optimal,” ungkapnya.
