Jakarta – Polda Metro Jaya kembali menggelar kegiatan Bina Kamtibmas kepada ormas dan sayap parpol di Hotel Diradja Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Kegiatan dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan membangun komunikasi secara sinergi itu dihadiri sejumlah ormas dan sayap parpol diantaranya Muda Mudi Demokrat, Lasmura (Bekasi), Semi Jakarta Raya, Pemuda Bulan Bintang, Perisai Idaman, LMD, Remaja Masjid dan GP Anshor.
Serta memberikan wawasan dan pengetahuan terkait harkamtibmas agar mampu bekerjasama dalam menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Turut hadir beberapa narasumber dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah Kesbangpol DKI, perwakilan KPUD DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Binmas, dan Humas Polda Metro Jaya.
Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya mengajak para peserta dan seluruh masyarakat Jakarta untuk menjaga situasi kamtibmas yang selama ini sudah terjaga dengan baik menjelang Pileg dan Pilpres 2019.
“Kami berharap semua elemen masyarakat terus menjaga situasi Jakarta tetap kondusif hingga pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019,” ungkap Kombes Pol Sodiran.
Selain menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, tambah dia, pihaknya juga terus meningkatkan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayahnya.
“Para tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM, parpol, aktivis maupun mahasiswa mari kita saling berkoordinasi menjadi jembatan yang baik dan memberikan informasi edukatif positif agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” terang Sodiran.
Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati peraturan permohonan izin keramaian atau aksi unjuk rasa. “Demi ketertiban umum dapat berjalan dengan baik, mari saling menghormati dan mentaati aturan yang ada dalam menyampaikan pendapat. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dilalui untuk permohonan izin masyarakat, keramaian dan aksi unjuk rasa,” beber Sodiran.
Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin mensosialisasikan tahapan-tahapan Pileg maupun Pilpres 2019 yang akan digelar serentak pada 17 Aprul 2019. Kata dia, ada beberapa hal penting tentang tahapan Pemilu diantaranya masa kampanye yang dipersingkat selama 7 bulan.
“Sebelumnya masa kampanye selama 1 tahun, Pemilu nanti akan dipersingkat. 23 September 2018 – 13 April 2019, lanjut masa tenang 14 – 16 April 2019,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sistem Pilpres nanti dibuat sistem dua putaran (two round system) apabila pada putaran pertama tidak ada yang mencapai 50 % + 1, maka dilakukan putaran kedua.
“Pada putaran kedua diambil 2 calon dengan perolehan suara terbesar dengan sedikitnya 20 % suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia,” kata Nurdin lagi.
Ditempat yang sama Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri sudah menentukan indeks kerawanan Pemilu (IKP) yang akan berlangsung serentak tersebut. Pemetaan IKP ini dinilai sangat perlu untuk mencegah terjadinya konflik dan gejolak dimasyarakat saat Pileg maupun Pilpres 2019.
“Perlu diwaspadai agar tidak terjadi keributan antar pendukung sehingga setiap wilayah harus diketahui potensi daerahnya. Bawaslu bisa mencegah terjadinya konflik dan tindak kerawanan di masyarkat,” pungkasnya.
