Jakarta – Puluhan massa mengatasnamakan Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) kembali turun kejalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Bareskrim Mabes Polri Gedung KKP Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).
Meski sempat dilaporkan oleh kubu Anies lantaran dianggap memfitnah, aksi Kamerad kali ini justru meminta agar Bareskrim segera memanggil adik kandung Anies, Abdillah Rasyid Baswedan untuk dimintai keterangan terkait tuntutan demo sebelumnya yakni dugaan suap fee untuk proyek VSAT yang diduga bermuara ke Anies Baswedan.
“Kami minta agar Bareskrim memanggil Abdillah Rasyid Baswedan untuk dimintai keterangan atas dugaan suap,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama hari ini.
Mereka juga menyerahkan data-data yang berhubungan dengan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Haris menilai pemanggilan itu penting guna mengetahui ada atau tidaknya indikasi keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus tersebut.
Selain Abdillah, Haris juga meminta Bareskrim memeriksa Yudi Setiawan sebagai orang yang diduga telah mentransfer dana sebesar Rp 5 Miliar kepada Abdillah.
“Agar terang benderang, panggil pria yang bernama Yudi Setiawan yang telah mentransfer dana sebesar Rp 5 miliar kepada Abdillah,” ucap dia.
Sebelumnya, kata Haris, pihaknya telah melaporkan itu ke KPK dengan menyerahkan bukti transfer sebesar Rp 5 Miliar dari pemilik nama Yudi Setiawan kepada Abdillah Rasyid. Dalam bukti transfer itu juga ada keterangan bahwa itu adalah fee untuk proyek VSAT.
Sebagai bentuk komitmen atas laporan dugaan suap tersebut ke lembaga antirasuah, pihaknya mendesak penegak hukum yaitu Bareskrim Mabes Polri untuk menindak lanjuti laporannya. Kata dia, saat peristiwa itu terjadi, Anies disebut masih menjadi rektor di Universitas Paramadina. Selain itu, lanjut Haris, Anies juga merangkap sebagai Ketua Komite Etik KPK.
Disebutkan Haris, Yudi merupakan pemenang tender proyek tersebut dan ia menduga ada aliran dana ditujukan kepada Anies.
“Abdillah ini hanya perantara. Usut tuntas kasus dugaan korupsi ini. Karena disinyalir ada kerugian uang negara,” tandas Haris.
