Jakarta – Sekjen Forum Pemuda Peduli Kamtibmas (FP2KAM) Iwan Sutiawan mengingatkan agar jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap independen serta terbebas dari kepentingan partai politik.
Hal itu terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang berpotensi akan menyeret beberapa nama besar.
“Kami minta agar KPK tetap netral dan jangan terintervensi oleh kekuatan politik. Sebab, kasus pengusutan e-KTP ini rentan untuk disusupi manuver-manuver untuk menjatuhkan lawan politiknya di Pilkada DKI,” ungkap Iwan hari ini
Lebih lanjut, Iwan yang merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut meminta agar independensi KPK harus didorong terus melalui langkah hukum yang akuntabel. Sikap ini pula yang harus dilakukan lembaga antirasuah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Sebab, kata dia, dalam perkembangan terakhir KPK mampu memenuhi kepercayaan publik di bidang pemberantasan korupsi. Dia yakin pimpinan KPK yang baru di bawah komando Agus Rahardjo bisa menegur anak buahnya jika ada yang bermain dua kaki masuk ke ranah politik.
“Kepercayaan ini harus dipertahankan dengan terus bekerja profesional dan berkesinambungan sehingga dapat menjaga kewibawaan lembaga. Jangan melakukan pemberantasan korupsi dengan dalil titipan,” jelasnya.
Terkait agenda sidang perdana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (kasus korupsi e-KTP) pada 2011-2012 akan dilangsungkan hari ini Kamis (9/3/2017) dan diduga, ada sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan, dan akan terungkap dalam fakta persidangan.
Iwan kembali menegaskan agar penyidik KPK tidak melakukan manuver politik pasca pertemuan Cagub DKI nomor urut 3 Anies bersama Novel Baswedan yang tampil bersama di media.
“Ini bisa berpotensi memanggil lawan politiknya yaitu Ahok sebagai saksi kasus e-KTP. Lagi-lagi saya ingatkan agar KPK bisa independen, jangan sampai Indonesia kembali gaduh,” tandasnya.
