Jakarta – Setelah pemberian bantuan subsidi upah (BSU) dalam rangka membantu perekonomian karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), selanjutnya bantuan langsung tunai (BLT) ojek online (ojol) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) 2022 juga akan cair.
Pemberian BLT ojol dan UMKM ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Dengan begitu, maka pencairan BLT ojol dan UMKM 2022 akan disalurkan oleh pemerintah daerah.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah atau yang biasa dipanggil Semar dan juga aktivis 98 menyatakan untuk semua program bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, yang juga tidak kalah penting, jangan sampai adanya pemotongan dengan berbagai macam modus yang diterapkan karena itu sama saja menciderai rasa keadilan dengan mengambil keuntungan dari hak masyarakat yang sedang kesulitan.
“Program bantuan langsung dari pemerintah ini khan sudah bagus ya, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat yang semakin sulit karena adanya kenaikan BBM karena itu harus tepat sasaran dan tidak ada pemotongan, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.” kata Semar, saat ditemui di Kantor DEN Rampai Nusantara Rabu Pagi (28/9/22).
Saat ini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberbagai daerah terdapat penyimpangan dengan adanya pemotongan dengan berbagai dalih dan modusnya, tentu ini sangat tidak dibenarkan karena itu Mardiansyah Ketua Umum Rampai Nusantara memberikan arahan dan meminta kepada seluruh pengurus dan kader Rampai Nusantara di seluruh Indonesia untuk segera membuka posko pengaduan dan melakukan pendampingan langsung pada masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.
“Saya minta kepada seluruh rekan-rekan Pengurus dan Kader Rampai Nusantara di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan memantau langsung proses pemberian bantuan ini dan segera buka posko pengaduan dimasing-masing wilayah agar masyarakat yang kesulitan mendapatkan haknya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah dapat mengadu pada kami dan saya minta segera ditindaklanjuti. Pastikan tidak ada pemotongan sama sekali serta lakukan pendampingan langsung pada masyarakat dan berkoordinasi dengan para aparatur pemerintah di daerah membangun sinergi untuk pastikan bantuan benar-benar ini tepat sasaran, jangan ada lagi penyalahgunaan dalam bentuk apapun.” tegas Semar.
