Jakarta – Sejumlah Koalisi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 telah menyodorkan sejumlah nama calon yang akan diusung pada Pilpres 2024. Bahkan, hasil survey menyebutkan ada tiga nama yang menguat yakni, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun mayoritas masyarakat pemilih, menyatakan pesimis terhadap Capres 2024 yang diusung oleh Koalisi Partai Politik saat ini. Masyarakat beranggapan, koalisi partai politik dan Capres yang sebenarnya, baru akan muncul saat menjelang masa akhir pendaftaran pasangan capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peneliti dari Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai, hal tersebut wajar terjadi karena melihat pengalaman masa lalu, pasangan Capres Cawapres, baru bisa dipastikan beberapa saat menjelang masa akhir penutupan pendaftaran di KPU. Sehingga, menurutnya, publik kurang diberi kesempatan terlibat untuk menilai rekam jejak para Capres Cawapres yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
“Pengalaman-pengalaman kemarin bisa dikatakan (kepastian capres cawapres) sebulan atau dua bulan sebelum pendaftaran, jadi sangat sangat mepet. Publik kita sebagai pemilih itu seakan-akan memang tidak begitu leluasa untuk kemudian melakukan rekam jejak politik Capres Cawapres,” ungkap Yohan Wahyu, dalam acara diskusi akhir pekan Titik Temu yang digelar oleh Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) di Jakarta, Sabtu, 1 Oktober 2022.
Yohan Wahyu mengatakan, publik sebenarnya berharap Partai Politik atau Koaliasi partai politik, dapat memastikan Capres dan Cawapres yang akan diusung, jauh-jauh hari sebelum pendaftaran. Hal tersebut kata dia, untuk membuka keterlibatan publik terkait penentuan Capres dan Cawapres tersebut.
“Penentuan capres cawapres hendaknya bukan hanya kepentingan politik atau kepentingan elit sehinga kepentingan publik menjadi terpinggirkan. Aspirasi publik inilah yang semestinya juga menjadi bagian pertimbangan dalam penentuan capres cawapres,” katanya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik, Dr Benny Susetyo yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi akhir pekan yang disiarkan di sejumlah radio di Indonesia ini mengatakan, siapapun yang akan menjadi calon presiden, itu akan menentukan nanti kedepannya untuk mengangkat partai politik tersebut. Sehingga lanjut, Dr Benny Susetyo, jika partai politik salah memilih presiden dan wakilnya, maka itu juga akan memberi impact kepada partai politik.
“Makanya, partai politik itu sangat hati-hati. Jadi mengapa tahun ini sampai sekarang belum muncul siapa calon presiden dan wakil presiden, karena mereka masih menunggu. Siapa yang akan menentukan? itu ya tergantung dari PDIP, jadi partai politik itu menunggu PDIP menentukan Siapa calon yang akan disungnya,” ungkap Dr. Benny Susetyo.
Dengan begitu, lanjut Dr. Benny Susetyo, yang harus dilakukan masyarakat sipil adalah bagaimana sekarang masyarakat sipil mampu, dalam arti tidak terlalu reaktif.
“Saatnya lah sekarang, masyarakat menjadikan politik gagasan itu sebagai acuan. Jadi bukan lagi politik indentitas yang ditonjolkan,” tegasnya.
Pengamat Politik dari Indobarometer, M. Qudari berpendapat, isu polarisasi dan isu politik identitas pada Pilpres 2024, bisa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Sebetulnya isu polarisasi isu politik identitas yang dipakai dalam pilpres 2014 Pilkada Jakarta 2017 kemudian Pilpres 2019 itu semakin mengental ya, Apalagi media sosial itu semakin merasuk dalam kehidupan kita,” papar M. Qudari dalam diskusi akhir pekan yang dipandu oleh Host Pangeran Ahmad Nurdin itu.
M. Qudari menjelaskan, kerumitan Pilpres 2024 akan jauh lebih kompleks, karena sampai hari ini tidak satupun dari para capres hasil survey, punya elektabilitas yang sangat dominan antara yang satu dengan yang lain. Dengan begitu, lanjut M. Qudari, berapapun pasangan calon yang maju dalam Pilpres 2024, ujungnya hanya akan dua pasangan calon yang masuk putaran berikutnya akan menentukan pasangan yang memenangkannya. Dan label identitas akan semakin melekat dan cenderung dapat berpindah kepada siapa akan dilekatkan.
Karena itu, ia tetap mengusung calon tunggal yakni Jokowi tiga periode sebagai langkah darurat dalam kondisi masyarakat yang semakin terpolarisasi seperti saat ini.
“Maaf ya kalau calon tunggal, maka akan berhadapan dengan kotak kosong, dan kotak kosong tidak bisa dilabeli dengan identitas tertentu,” pungkasnya.
