Malang – Anggota legislatif merupakan orang orang yang terpilih sebagai penyambung lidah rakyat, para orang yang terpilih ini dipandang sebagai mereka yang mampu tidak saja sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Namun juga dianggap sebagai sosok yang dapat memberikan contoh dan inspirasi kepada masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Seiring perkembangan zaman, tak jarang banyak anggota legislatif terjebak dalam keadaan-keadaan yang merusak citra Lembaga DPR maupun pemerintah secara umum. Pelanggaran Etik hingga kasus Kriminal membuat kepercayaan masyarakat makin berkurang dan timbul anggapan bahwa keberadaan lembaga legislasi dipandang hanya membuang-buang uang negara. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya hidup dan berkembang dalam masyarakat pelaksanaannya semakin jauh dari harapan.
Hal inilah yang menjadi latar belakang Bimbingan Teknis bertajuk “Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Sabtu 28 Januari 2023.
Bimbingan Teknik ini antara lain menghadirkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo dan Deputi Hukum, Pengawasan dan Regulasi Kemas Ahmad Tajuddin
Pancasila merupakan nilai-nilai kebaikan harus dilaksanakan secara sepakat oleh seluruh bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan hal yang final sebagai dasar dan Konsensus seluruh bangsa Indonesia.
“Indonesia berbeda dengan negara lain karena perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia justru menjadi sarana penguat sekaligus modal dalam membangin bangsa bukan sebagai batu sandungan. Ideologi Pancasila merupakan Jalan tengah yang lebih lanjut dan lebih jauh merupakan jawaban atas masalah-masalah yang terjadi di dunia.” tegas Benny Susetyo, Stafsus BPIP.
Nilai dasar Pancasila yang sudah sangat baik ini diharapkan tidak hanya menjadi nilai instrumental, namun juga menjadi nilai Praktis yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari hingga Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dunia dengan senantiasa bergotong-royong dalam menghadapi globalisasi secara kreatif dan inovatif.
“Jangan lupakan modal sosial dimana dengan suku bangsa dan budaya yang berbeda merupakan hal yang tidak hanya dapat dikapitalisasi. Tapi juga dapat menjadi modal penguatan kebangsaan dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari banyak ragam unsur dalam masyarakat, keberagaman merupakan kenyataan hidup berbangsa.” tandas Benny.
Ia mengingatkan bahwa para pemimpin Indonesia tidak bisa memaksakan Bangsa Ini menjadi Monokultur, seragam dan hanya satu warna.
“Pemimpin yang memaksakan keseragaman, sesungguhnya melawan kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam Unsur dalam keragamannya, yang dibuktikan dengan 715 suku, serta ribuan etnis, bahasa serta agama dan aliran kepercayaan. Sesungguhnya kultur manusia Indonesia adalah kultur yang menerima, merayakan dan menghidupi keberagaman sepanjang hidupnya.” ujar Benny.
Benny mencontohkan bahwa kenyataan ini kemudian tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Maka sesungguhnya jika memaksakan monokultural, keseragaman dan kesamaan latar belakang merupakan pengkhiatan terhadap Pancasila dan Kebhinekaan.
Para anggota legislatif sebagai pemimpin masyarakat, menurut Benny, harusnya mampu memediasi kepentingan kepentingan unsur masyarakat yang berbeda dengan musyawarah dan mufakat, sekaligus mampu menciptakan gagasan sebangsa, senasib dan sepenanggungan dan mampu menyapa rakyat tidak hanya daerah daerah yang mudah di akses namun sampai kepada masyarakat di ujung ujung Indonesia.
“Di Era digital informasi dapat diperoleh dengan mudah, banyak sekali informasi bohong dan berita negatif yang dibagikan di masyarakat. Sehingga tugas para anggota legislatif sebagai teladan adalah mampu membimbing masyarakat agar cakap literasi, dan menjadu komunitas pemutus kata yang tidak hanya membagikan berita dan informasi namun juga mampu menyaring dan membedakan mana berita yang positif dan negatif.” lanjut Benny.
Para anggota dewan harus mampu menjaga dan merawat inklusifitas yang menjadi inti kehidupan berbangsa dan bernegara, tetap berusaha menjadikan Pancasila menjadi dasar berkehidupan bangsa yang berkeberagaman tanpa mempertajam perbedaan namun membangun persaudaraan melalui gotong royong dan budaya budaya lokal yang mempersatukan bangsa.
Dokter Komunikasi Politik Tersebut lebih lanjut menyatakan perlu komitmen dari para anggota legislatif sebagai pembuat kebijakan bahwa harus ada rasa Pancasila dalam peraturan-peraturan yang dibuat dalam rancangan peraturan daerah.
“Para pembuat kebijakan hendaknya melayani seluruh rakyat, bukan golongannya saja para anggota legislatif harus mau dan mampu membasmi diskriminasi. Serta menjadi negarawan yang bijak dengan mencegah terjadinya polemik dalam masyarakat dan berperan nyata dalam mengejawantahkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa berkomitmen untuk merawat keberagaman.” ungkap dia.
Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain terkait sulitnya benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sehari-hari khususnya dalam suasana politik yang cenderung liberal dan brutal, Benny menyatakan bahwa para anggota selalu bisa memulai dari diri sendiri untuk berpikir bahwa mereka dipilih untuk menjadi pemenuh aspirasi masyarakat. Nilai-nilai baik hendaknya selalu diterapkan bukan ditinggalkan.
“Para wakil rakyat harusnya tidak hanya visioner tapi mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dan mampu mengaplikasikan penghormatan terhadap keberagaman di dalam setiap proses legislasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.” tutup Benny dalam Bimbingan teknis yang dihadiri lebih dari 70 orang Anggota Legislatif dari Kabupaten Pasuruan tersebut.
