Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menceritakan sejarah peristiwa politik 2017 yang nyaris berhadap-hadapan sesama anak bangsa akibat politik identitas. Dan flashback ke belakang peristiwa 98 ada kerusuhan Mei dan menyerang salah satu etnis. Bahkan, banyak toko-toko pada kerusuhan 97-98 ditulis milik pribumi.
“Artinya, 2017 Pilkada DKI berangkat dari sebuah peristiwa 98 yang serang salah satu etnis, dan ini ingin mencoba disampaikan ke publik. Kala itu 32 tahun orde baru berkuasa. Dan belajar dari itu, kemasan politik identitas itu dirubah menjadi sebuah konslatasi politik dukung mendukung,” terang Hari.
Hal itu disampaikannya dalam Podcast bertema “Was-Was Politik Identitas dan Gonjang Ganjing Pemilu 2024” yang diinisiasi Koma Indonesia, Kamis (23/2/2023).
Karena, kata dia, pada saat sebelum Pilkada DKI 2017 proses perjalanan mantan Gubernur DKI yang saat ini menjadi Presiden yakni Joko Widodo didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan berpikirnya itu salah satu etnis, dan dicoba digoreng persoalan Al Quran “Al Maidah 51” sehingga lahir peristiwa 411, 212, dll.
“Pada ujungnya, akhirnya ini menjadi kemasan dalam bloking politik yang namanya politik identitas. Yang dulu, lihat demokrasi ini tumbuh secara natural tanpa harus melihat SARA (Suku, Agama dan RAS). Tetapi pada faktanya 2017, Pilkada berbayar mahal. Kemasannya berganti menjadi dukung mendukung politik identitas,” sebutnya.
Masih kata dia, hari ini suka atau tidak suka sudah ada yang menyandang Bapak Politik identitas yakni mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Bagaimanapun, kata dia, faktanya telah dimenangkan oleh politik identitas.
“Hari ini ada yang mencuci diri, dan sekarang dapat dukungan dari parpol sebagai Bacapres. Tapi ada juga parpol yang sudah mengutarakan politik identitas yaitu Partai Ummat. Artinya situasi yang dianggap demokrasi dengan teduh dan nyaman sudah mulai digiring. Dan parpol peserta Pemilu siapkan politik identitas,” tambahnya.
Hari juga membeberkan ada salah satu cara Partai Ummat besutan Amien Rais memelihara hantu politik identitas yakni pertama salah satu cara menarik suara dari para pendukung yang pro terhadap gerakan tersebut. Kedua, bagian dari cara Amien Rais mengunci Anies Baswedan yang menang Pilkada 2017 dan ketiga, Amien Rais tidak mau ketinggalan panggung dengan slogan politik identitas.
“Sadar tidak sadar, dia (Amien Rais) menarik kembali politik identitas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Karena bagi saya, sila ke 4 adalah cara demokrasi di Indonesia. Kedepan pertarungan ini bukan ide dan gagasan tapi cara-cara hantu politik identitas, plating victim seolah teraniaya,” tuturnya.
“Bisa sebagai Parpol yang tidak mentaati ideologi Pancasila di negeri ini, jadi iya musuh demokrasi,” pungkasnya.
