Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah kembali tegaskan sangat yakin institusi Polri akan netral pada pemilu 2024. Netralitas Polri tersebut dibuktikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berulang kali menegaskan jajarannya untuk bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas menjelang pemilu ini.
Mardiansyah yang akrab disapa Semar justeru menyayangkan ada pihak tertentu yang baru-baru ini sengaja menyebar hoax seolah institusi Polri diarahkan untuk mendukung paslon tertentu.
“Kami terkejut sekali ada pihak yang dengan sengaja membuat bagan struktur seolah institusi polri diorganisir untuk mendukung paslon tertentu, padahal kami sangat yakin dibawah komando Jenderal Sigit Polri pasti netral dan menjalankan tugas dengan sangat profesional hal ini diperkuat dengan berbagai aturan kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri untuk menegaskan seluruh anggotanya harus dalam posisi netral dengan tidak berpihak kepada siapapun dan kelompok manapun,” jelas Semar.
Semar menilai pihak yang sengaja menyebarkan hoax seolah polri condong pada salah satu paslon merupakan kelompok yang tidak faham dengan pentingnya tugas dan fungsi polri dalam mengamankan pemilu 2024 nanti.
“Polri punya tugas menjaga ketertiban sebelum, saat pelaksanaan maupun pasca pemilu nanti dan itu harus disadari oleh semua pihak, bahaya sekali jika ada yang menggiring isu melalui berita bohong kalo polri tidak berdiri ditengah semua kontestan, rasanya ini sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu yang tidak hanya untuk mendiskreditkan Polri saja tapi juga negara dan pemerintahan Jokowi.” tegas Semar.
Semar yang juga aktivis 98 tersebut mengajak semua tim pemenangan dari seluruh calon pilpres lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam menggaet pemilih.
“Semua ingin mendapatkan simpati dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat, silahkan menggunakan cara-cara baik yang elegan dan tidak menyebar hoax yang nantinya akan merugikan semua, merugikan kepentingan bangsa yang jauh lebih besar,” tegas Semar.
Semar juga mengkritisi ramainya polemik soal skema debat Capres Cawapres yang digulirkan, kental sekali kepentingan politiknya karena isu ini dihembuskan hanya dijadikan sebagai alat politik untuk mendiskreditkan salah satu paslon.
“Debat capres cawapres itu diatur oleh KPU dengan persetujuan DPR, disana semua partai politik ada dan terlibat, jadi penyebaran berita seolah ada paslon yang tidak siap debat capres cawapres itu sengaja digulirkan sebagai bagian untuk mendiskreditkan sekaligus mendegradasi salah satu paslon dan ini cara berpolitik seperti ini sangat lah tidak elok ya,” pungkas Semar.
