Jawa Timur – Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur berharap, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Presiden dan Wakil Presiden bisa mewujudkan swasembada garam.
Muhammad Hasan Ketua HMPG Jatim mengatakan, kedaulatan dan ketahanan pangan harus diwujudkan dengan mengurangi garam impor dan memanfaatkan garam produksi lokal.
“Ini berarti proses pemberdayaan kepada masyarakat petambak garam harus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi di dalam negeri,” katanya di Surabaya, pada Selasa (29/10/2024).
Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung petani garam lokal, kata dia, yakni salah satunya dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal.
Upaya itu, lanjut dia, harus bisa dilakukan bukan hanya untuk memenuhi garam konsumsi di Indonesia, tetapi juga kebutuhan garam industri.
“Tentunya kami berharap dukungan terkait program-program di dalam mendukung upaya tersebut, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri, yang selama ini kebutuhan industri itu dilakukan impor,” ucapnya.
Kebutuhan garam industri yang dilakukan dengan impor, selama ini menurutnya telah menimbulkan polemik di kalangan petani garam lokal, terutama masalah produksi dan harga yang membuat daya serap garam lokal tidak maksimal.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah menguatkan dukungan dalam memberdayakan masyarakat petani garam lokal.
“Pembinaan yang lainnya, pembangunan infrastruktur di hulu juga harus dilakukan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan perlunya garam masuk dalam kebutuhan pokok. Sehingga, pemerintah harus memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi masyarakat petani garam.
“Selama ini kan diserahkan kepada mekanisme pasar. Baru beberapa tahun ini, jadi harga garam bisa dirasakan oleh masyarakat petambak garam kita. Karena apa? karena ada dorongan yang kuat, tuntutan daripada masyarakat agar masyarakat ini bisa mandiri,” ucapnya.
Ia mengatakan, sebagian besar masyarakat petani garam di Indonesia adalah petani kecil, yakni yang bekerja untuk tuan tanah. Dan sebagian kecilnya, adalah petani garam yang memiliki tanah sendiri.
“Ini tentunya pemerintah harus bisa memperhatikan kepentingan daripada masyarakat, dalam upaya mendukung keberdayaan masyarakat petambak garam kita,” ucapnya.
Jika masyarakat secara mandiri bisa terpenuhi dengan sebuah kebijakan pro petani garam, maka ia memastikan, semangat masyarakat dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan, sesuai dengan cita-cita bapak Presiden akan berjalan dengan baik.
“Menyambut baik dan gembira terkait masalah program-program pemerintah yang menjadi visi misi Presiden di dalam upaya kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini sebagai wujud dalam upaya memberdayakan masyarakat petani garam,” pungkasnya.
