Jakarta – Proyek strategis nasional (PSN) dinilai bertujuan baik. Sebab, semangatnya untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam diskusi “Proyek Strategis Nasional: Peran Negara, Pengusaha dan Masyarakat”, yang digelar Persatuan Mahasiswa Nusantara (Permasta) di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Februari 2025.
Diskusi yang dipandu langsung oleh Bung Bandot DM dari Forum Jakarta berlangsung menarik karena membahas sejumlah PSN yang akhir akhir ini menjadi sorotan publik.
“PSN saya lihat itu baik karena inti dari PSN adalah untuk menyejahterakan rakyat,” ujar aktivis sosial, Ahmad Muffardi.
Meski begitu, ia berharap ada keterbukaan terkait proyek tersebut kepada masyarakat. Khususnya terhadap anak-anak muda.
“Untuk turut serta berperan dalam PSN. Khususnya kearifan lokal. Kesalahan pemerintah pusat adalah kekurangan dari pemerintah karena tidak melibatkan masyarakat lokal di mana kearifan lokal dan budaya lokal dilupakan, maka yang terjadi adalah kasus Rempang, dan lain-lain,” papar dia.
Masyarakat juga diharapkan lebih aktif terhadap persoalan PSN misalnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan persoalan lahan.
“Ke depan Permasta harus lebih aktif dengan memberikan masukan kepada pemerintah terkait budaya lokal dan kearifan lokal. PSN sebenarnya tidak ada persoalan,” tuturnya.
Pengamat lingkungan, Amos Hutauruk menilai tak ada masalah dengan PSN. “Proyek PSN ini tidak ada masalah, yang masalah adalah oknumnya,” ujarnya.
Menurut dia, dampak lingkungan dari PSN kecil. Masalah yang besar, kata dia ada pada bagian lain.
“Kalau dampak lingkungan di mana PSN ini kecil, yang paling parah adalah selisih bayar, misalnya selisih bayarnya besar maka akan menjadi masalah,” tuturnya.
“Dari segi ekonomi PSN juga ada yang meleset. Kedepan pemerintah harus membuka ruang kepada masyarakat adat, NGO dan aktivis untuk dilibatkan agar meminimalisir konflik. Kedepan untuk masyarakat agar lebih aktif seperti ijin AMDAL, dan permasalahan permasalahan yang ada. Parmasta harus lebih aktif dengan memberikan masukan kepada pemerintah terkait budaya lokal dan kearifan lokal. PSN sebenarnya tidak ada persoalan, tutup pengamat lingkungan Amos Hutauruk.
Ketua Umum DPP Permasta, Riswan Siahaan berharap ada buku terkait permasalahan PSN dan mengundang steakholder yang berkompeten agar meminimalisir konflik antara negara dengan masyarakat baik di bidang pertanahan, lingkungan dan budaya lokal yang sering dimanfaatkan oleh kelompok aktivis untuk menyerang pemerintah.
“Harapan kami ke depan adalah akan membuat buku terkait permasalahan PSN dan mengundang stakeholder-stakeholder yang berkompeten agar meminimalisir konflik antara negara dengan masyarakat,” tandasnya.
