Jakarta – Politik identitas dinilai bisa berbahaya dan mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Terutama, jika politik identitas diwujudkan dengan cara-cara yang menyudutkan dan mendiskreditkan kelompok-kelompok minoritas, baik dari segi agama maupun etnis.
Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan bahwa politik identitas tidak sehat untuk demokrasi.
“Demokrasi menghargai semua orang. Demokrasi dibuktikan di Pemilu, tidak boleh ada mobilisasi identitas,” kata Boni saat diskusi kebangsaan dengan tema “Menjunjung Tinggi Komitmen Kebangsaan dan Kebhinekaan, Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu 2019 yang Damai dan Berkualitas” yang diinisiasi GMKI Jakarta di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Menurutnya, Pemilu kali ini bukanlah perebutan kekuasaan melainkan memastikan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.
“Bagaimana kelangsungan Pancasila dan negara ini ke depan. Memilih Jokowi bukan pilihan pragmatis, karena memilih Jokowi adalah memilih kemerdekaan,” katanya.
Ditempat yang sama aktivis NU Permadi Arya alias Abu Janda Al-Boliwudi mengingatkan kepada semua pihak jika Pilpres 2019 nanti ingin berjalan damai maka jangan ada lagi isu sara. Selain itu, dia menghimbau untuk tidak termakan isu hoax.
“Kalau mau adem Pemilu, jangan ada isu sara. Isu sara harus dikurangi. Dengan Jokowi memilih Kyai Ma’ruf Amin, ini bisa mengurangi sedikit sara,” jelasnya.
“Adu data dan fakta saja. Teman-teman jangan mudah termakan hoax, jangan asal sebar,” tandasnya.
