JAKARTA – Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sudah sah dilantik sebagai Presiden dan Wapres Indonesia periode 2019-2024. Kepercayaan terhadap Pemerintah perlu dipupuk kembali untuk meningkatkan optimisme masyarakat atas strategi pembangunan di bidang ekonomi, politik, penegakan hukum yang ditawarkan. Namun memang masih ada saja sentimen negatif terhadap Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Presiden Joko Widodo.
Atas dasar itu, Aliansi Pemuda Untuk Perdamaian Indonesia Kota Serang menggelar diskusi dengan para mahasiswa dan kepemudaan untuk menjaring berbagai aspirasi. Topik yang diangkat seperti persoalan pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, politik, ekonomi, serta ancaman radikalisme.
Dengan menganggkat tema “Menyongsong Indonesia 5 Tahun Kedepan”, diskusi ini diharapakan dapat membangun sentimen positif serta masukan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Dr. Dedi Sunardi yang menjadi salah satu narasumber menyebut bahwa pertentangan dan saling serang selama penyelenggaraan Pilpres 2019 harus segera diatasi. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden serta penunjukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju harus dijadikan dasar bagi masyarakat untuk segera menyelesaikan keributan di media sosial. Sudah saatnya kita memberikan kesempatan bagi Pemerintah terpilih untuk melaksanakan program kerja mereka.
“Program Pemerintah di bidang pengembangan SDM, penegakan hukum, investasi dan lainnya sebaiknya didukung oleh masyarakat. Ini kan demi terbangunnya optimisme publik ke Pemerintah. Jangan ragu, kalau ada kesalahan, kita bisa kritik juga,” ujar Dedi Sunardi.
Permasalahan lain di bidang radikalisme memang cukup memprihatinkan. Diperlukan sebuah strategi dengan berbagai literasi dan penelitian empirik dari Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Radikalisme ini bisa mengancam keutuhan dan kedamaian masyarakat.
“Radikalisme di kalangan pemuda memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka terprovokasi oleh konten-konten negatif yang ada di medsos. Pemerintah perlu menekankan berbagai institusi penegakan hukumnya untuk redam paham radikal,” lanjut Dedi.
Di tempat yang sama, Kepala Desiminasi Informasi Media Cetak Dinas Kominfo Kota Serang, Riski Ihwani, menyebut penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian masih terlihat di berbagai platform media sosial. Dia khawatir hal itu akan menghambat perdamian di masyarakat.
“Kita selalu ingatkan ke masyarakat, sudahilah keributan di media sosial. Jangan sampai karena hoax dan ujaran kebencian mengganggu keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Riski.
Selain itu, Pemkot terus berupaya melakukan berbagai pembenahan di bidang birokrasi agar semua target-target Pemerintahan Presiden Joko Widodo di berbagai sektor segera diselesaikan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat.
