Jakarta – Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyoroti beberapa kasus besar warisan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hingga kini masih mandek, yang sementara ini mandek. Menurut, Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, membuka kembali beberapa kasus tersebut sangatlah penting untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan dan demi terciptanya rezim baru yang bersih dari korupsi.
“Kami mendesak agar lembaga penegak hukum baik Kejaksaan Agung, Polri maupun KPK untuk menindak lanjuti sejumlah kasus besar era warisan SBY yang hingga kini “dipeti-eskan”,” tegas Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama hari ini.
Disebutkan dia, salah satu kasus yang dianggap dipetieskan itu adalah kasus Depo Pertamina Balaraja, Banten, yang diduga melibatkan Sandi Uno. Sebab, kata dia, kasus proyek depo BBM Pertamina di Balaraja itu telah mendapat perhatian karena diduga telah melibatkan dua pengusaha besar, Sandiaga Uno dan Edward Soeryadjaya. Kasus bermula pada 1996 saat Pertamina menggandeng PT Pandan Wangi Sekartaji sebagai rekanan proyek. Namun, proyek akhirnya dibatalkan karena terjadi krisis moneter pada 1997. Padahal, Pandan Wangi telanjur membeli tanah seluas 20 hektare untuk proyek tersebut.
“Kami mendesak agar Kejaksaan Agung membuka kembali kasus Depo Pertamina Balaraja yang telah dipetieskan. Panggil Sandiaga Uno untuk dimintai keterangan karena dia kontraktornya,” tutur dia.
Lebih lanjut, Haris menagih janji Kejagung yang saat itu akan memberi atensi khusus pada kasus tersebut. Haris menduga ada potensi kerugian negara sebesar US $ 6,4 juta karena yang dibayarkan pertamina itu tidak sebanding dengan yang harus dibayarkan. Pihaknya pun kembali mempertanyakan pengusutan kasus tersebut yang hingga kini masih mangkrak padahal Komisaris PT Pandanwangi Sekaratji (PWS) Stefanus Ginting sudah tetapkan sebagai tersangka.
“Buka kembali kasus tersebut secara transparan, jangan biarkan mangkrak. Kami minta juga kepada Bareskrim Mabes Polri untuk panggil ulang Sandiaga Uno,” tandasnya.
Untuk diketahui, Kamis (1/9/2016) ratusan massa yang tergabung dari Gerakan Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta berunjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar lembaga tersebut segera menangkap Sandiago Uno yang diduga terlibat korupsi Pembangunan Depo Minyak di Banten yang merugikan negara US $ 6,4 juta.
Koordinator Aksi, Aziz mempertanyakan kedua lembaga tersebut, kenapa belum juga menuntaskan kasus dugaan korupsi itu. Padahal, dugaan kasus korupsi yang melibatkan Komisaris PT Pandanwangi Sekaratji (PWS), Stefanus Ginting, dan Sandiaga yang waktu itu sebagai Direktur Utama juga pernah diproses.
“Stefanus sudah jadi tersangka, kenapa Sandiaga yang sudah diperiksa juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa sampai saat ini kasus tersebut mangkrak,” kata Aziz dalam siaran pers yang diterima wartawan,
Aziz mengaku aneh. Pasalnya, korupsi dengan jumlah kerugian negara yang cukup banyak terkesan didiamkan. “Waktu itu juga, Sandiaga kerap dipanggil oleh penyidik Bareskrim. Tapi yang bersangkutan kerap mangkir. Padahal jelas, berbagai saksi mengarah ke nama Sandiaga Uno,” katanya.
Dalam tuntutannya, kader HMI ini meminta agar Ketua KPK dan Jaksa Agung segera mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada Sandiaga Uno dalam dugaan kasus korupsi yang merugikan negara US $ 6,4 juta.
“Jaksa Agung baru harus segera melanjutkan kasus korupsi yang jelas-jelas melibatkan Sandiaga. Kami juga mendesak agar Sandiaga segera ditangkap. Aparat hukum, jangan pernah takut dengan oknum pejabat yang melindungi Sandiaga Uno,” kata Aziz.
Tidak hanya itu, Aziz juga meminta kepada Partai Gerindra untuk mempertimbangkan lagi pencalonan Sandiaga Uno. Karena jika dipaksakan, akan berakibat buruk bagi populeritas partai.
“Sebaiknya Gerindra membatalkan pencalonan Sandiaga, karena masih banyak calon-calon lain yang bersih dan punya trackrecord bagus,” ungkapnya. (Baca: Gerindra Diminta Pertimbangkan Pencalonan Sandiaga Uno)
DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional, maka sudah sepantasnya partai untuk mengusung calon yang benar-benar bersih tidak terlibat korupsi apalagi pengemplang pajak.
“Sandiaga adalah sosok muda, tapi sayang track recordnya buruk. Tidak pantas dirinya memimpin Jakarta. Kami mendesak, agar Gerindra membatalkan Sandiaga sebagai bakal calon gubernur,” kata Aziz.
