JAKARTA – Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo menegaskan bahwa sukses atau tidaknya Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi adalah adanya ketaatan bagi semua pihak. Menurut dia, ketaan menjadi kata kunci yaitu 3 M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, dan Memakai Masker).
“Sukses tidaknya pilkada di masa pandemi, harus adanya ketaan bagi semua pihak. Ketaan menjadi kata kunci, yaitu 3M. Harus ada juga ketegasan dari penyelenggara pemilu,” tegas Karyono Wibowo dalam diskusi webinar bertema “Partisipasi Aktif dan Patuh Protokol Kesehatan, Kunci Sukseskan Pilkada 2020” yang diinisiasi Forum Wartawan Joeang (FWJ), Sabtu (28/11/2020).
Menurut dia, dari aspek regulasi, KPU sudah membuat aturan yang ketat dalam rangka mencegah penyebaran covid dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kendati demikian, ia menyebut ada tantangan bagi penyelenggara, bagaimana menyakinkan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada bebas covid. Dalam hasil survei IPI, sebagian besar masyarakat masih was was untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
“Penyelenggara dan peserta Pilkada juga harus menjadi teladan, sehingga masyarakat yakin untuk bisa datang ke TPS. Hal tersebut bisa menurunkan tingkat partisipasi pemilih,” ujar Karyono.
Ia pun meminta Indonesia bisa mengambil bahan pelajaran pelaksanaan Pemilu negara lain yang sukses berjalan ditengah pandemi covid-19. Seperti di Amerika yang baru selesai memilih Presiden dan otoritas disana dan menurut kaca mata pengamat dinilai pelaksanaannya berjalan cukup sukses dan tidak terjadi kluster baru.
“Ini harus bisa jadi bahan pelajaran bagi Indonesia dalam melaksanakan Pilkada ditengah pandemi,” sebutnya.
Ditempat yang sama, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta berpesan kepada penyelenggara Pilkada untuk bisa benar-benar melakukan terobosan untuk bisa memanfaatkan media untuk sosialisasi sehingga partisipasi masyarakat hadir ke TPS bisa tinggi. Namun, kata dia, adanya kerumunan massa harus bisa dicegah agar tidak terjadi kluster baru.
“Selain sosialisasi agar partisipasi tinggi, tapi juga perlu ada pendekatan budaya agar masyarakat bisa lebih paham dan mengerti adanya situasi demokrasi ini agar Pilkada bisa berjalan baik,” ucap Stanislaus.
Selain itu, tambah Stanislaus, pastikan protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan, dan kalau bisa dari sekarang jika ada pelanggaran ditindak dengan tegas. Pastikan ASN benar benar netral. Intelejen harus 24 jam melakukan deteksi dini.
“Pilkada harus tetap dilaksanakan, karena kebijakan harus juga berjalan. Dan disini yang paling penting adalah masyarakat dan pemerintah harus satu suara,” sebutnya.
Lebih jauh, Stanislaus meminta kepada aparat keamanan untuk mengantisipasi ancaman teror seperti yang terjadi di Sigi baru-baru ini. Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa cepat menangani konflik agar tidak dimanfaatkan dan tidak terjadi konflik horizontal.
“Tidak hanya teror, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok anti demokrasi seperti kelompok anarko yang bisa memanfaatkan situasi atau momentum seperti ini,” pungkasnya.
