JAKARTA – Epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri menyayangkan sikap anggota DPR Ribka Tjiptaning yang menolak vaksinasi COVID-19.
“Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini,” kata Defriman, hari ini.
Menurut dia, Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR yang punya latar belakang keilmuan bidang kesehatan. Ribka sambung Defriman harusnya membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat.
Menurut dia, tanggapan politikus PDI-P terkait dampak vaksin kaki gajah dan vaksin polio yang pernah terjadi di Indonesia tidak bisa digeneralisir.
Sebab, efek samping yang terjadi pada beberapa orang tersebut bisa saja karena kesalahan prosedur atau kesalahan skrining awal.
Sebagai seorang epidemiolog ia berpandangan seharusnya Ribka yang juga wakil rakyat di Senayan ikut mendorong suksesnya vaksinasi di Tanah Air.
“Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan,” kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut.
Jika tahap pertama sukses, maka ke depannya akan lebih sistematis. Namun, jika tenaga kesehatan takut atau anggota DPR menolak divaksin maka masyarakat juga bisa menolak.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan menolak vaksin COVID-19. Mbak Ning, sapaannya, lebih memilih membayar denda bila disanksi karena menolak vaksinasi COVID-19.
“Kedua, persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Saya tetap tidak mau divaksin mau sampai 63 tahun bisa divaksin, saya 63 ini. Di DKI semua anak cucu saya (kalau) dapat sanksi Rp5 juta, mending gw bayar, jual jual mobil kek. Begimana Bio Farma masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang disiarkan lewat YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.
