Jakarta – Bola panas kasus mega korupsi e-KTP, hari ini memasuki babak baru. Berbagai nama beken diprediksi akan mencuat didalam dakwaan persidangan kasus e-KTP seperti yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Namun, bagi Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pertama menilai KPK tidak sensitif terhadap situasi dalam negeri yang nantinya berpotensi berujung kegaduhan.
“Seharusnya penegakan hukum juga memperhatikan kondisi sosial yang ada saat ini. Apakah KPK tidak sensitif terkait dinamika politik yang terjadi saat ini,” ungkap Haris, Kamis (9/3).
Lebih lanjut, Haris mensinyalir akan terjadi kegaduhan apalagi situasi menjelang pilkada di putaran kedua yang diprediksi akan memanas. Kata Haris, hal itu bisa menjadi isu liar yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk saling menjatuhkan.
“Harusnya KPK tidak mencari sensasi menciptakan kegaduhan-kegaduhan disaat pemerintah dan Polri sedang bekerja keras memelihara kamtibmas di masyarakat,” bebernya.
Dia mengingatkan agar penegakan hukum juga harus melihat faktor-faktor lain didalam negeri, dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang memancing di air keruh untuk memanfaatkan kasus tersebut,” tandasnya.
