KUTAI KARTANEGARA – Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kutai Kartanegara, Mukrim, menilai bahwa kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan menciptakan lokasi pasar baru alias “new market place” di tanah Borneo.
“Kalau IKN Nusantara pindah ke Kalimantan, otomatis muncul new market place di Kalimantan, ini sangat bagus dalam pemerataan pembangunan ekonomi di luar Jawa,” kata Mikrim kepada wartawan, Rabu (27/4).
Alumni UIN Suka Yogyakarta tersebut menilai pula, bahwa seiring bergersernya IKN Nusantara ke Wilayah Kaltim, maka otomatis akan ada eksodus atau urbanisasi warga dari berbagai wilayah Propinsi di Indonesia ikut bergeser ke Kaltim.
“Hal ini memberi peluang terciptanya pangsa pasar baru, pasti akan ada kepentingan para konsumen yang harus bertransaksi di bidang ekonomi, ini sangat menguntungkan pelaku usaha UMKM di Kalimantan,” tuturnya.
Tidak hanya wilayah Kaltim yang teruntungkan dengan kepindahan IKN Nusantara tersebut, Mukrim juga berpendapat bahwa wilayah Propinsi lain di Borneo, seperti Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Utara (Kaltara) bahkan Kalimantan Barat (Kalbar) juga akan merasakan dampaknya dari pergerakan roda ekonomi masyarakatnya. Karena masing-masing wilayah Propinsi tersebut akan menjadi penyangga dan saling terkonek antar satu dengan lainnya, dan menjadi penyangga ekonomi di wilayah Kaltim sebagai pusat new market place di Kawasan IKN.
“Wilayah Borneo ini di anugerahi sumber daya alam yang luar biasa, sangat kaya raya, ini mendukung keberadaan IKN Nusantara,” imbuhnya.
Selaku tokoh ormas kedaerahan yang tergabung di dalam Kerukukunan Bubuhan Banjar di Kabupaten Kukar, ia menilai bahwa kepindahan IKN Nusantara juga akan memberikan dampak positif yang jauh lebih baik bagi pemerataan pembangunan di luar jawa, sehingga diharapkan akan memberi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ia juga yakin bahwa pemerintah Jokowi dalam membangun IKN tidak akan mengabaikan unsur kearifan dan budaya lokal, justru kearifan lokal apabila dikelola dengan baik, akan menjadi daya tarik tumbuhnya destinasi wisata bagi kaum pendatang dari luar Kaltim.
Kemudian, para penduduk di Kaltim juga akan mulai bermunculan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) karena ada nilai tambah baik secara ekonomi maupun budaya yang diperhatikan oleh pemerintah.
“Sebaiknya kampung wisata atau situs-situs yang potensial di Kukar perlu dikelola secara baik dan benar oleh Pemda setempat, sehingga memberi peluang baru munculnya Pokdarwis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mukrim juga menaruh keyakinan tinggi kepada pemerintah pusat bersama DPR RI bahwa kepindahan IKN dari Jakarta menuju Kalimantan Timur bukan ide instan, akan tetapi sudah melalui kajian yang sangat matang.
Apalagi dasar hukum pemindahan IKN Nusantara sudah dibentuk dan disepakati antara pemerintah pusat dengan DPR RI, yakni lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022. Mukrim berpedapat bahwa rancangan kepindahan IKN Nusantara keluar Jawa, khususnya ke Kaltim itu sudah tepat sekali. Oleh sebab itu, pihaknya pun mengimbau kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya saudara-saudara dari tanah Jawa, agar mendukung kepindahan IKN Nusantara di wilayah mereka. Apalagi kata dia, Kaltim juga masih menjadi bagian integral dari NKRI.
“Kami menilai bahwa kepindahan IKN Nusantara ke wilayah Kaltim sudah dikaji secara benar dan mendalam oleh para ahli di bidangnya, maka sebaiknya kepindahan IKN Nusantara tidak perlu dipersoalkan lagi,” pungkasnya.
