Jakarta-Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, berbincang santai bersama Arto Biantoro di Podcast Nusantara DAAI TV, dengan tema Aktualisasi Nilai Pancasila dalam ranah publik.
Perbincangan dimulai dengan sebuah pertanyaan apakah Pancasila masih relevan di kehidupan masyarakat Indonesia.
“Pancasila itu digali oleh Soekarno di Ende, dan kemudian pertemuan dengan tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Radjiman, menambah Pancasila seperti sekarang. Nilai-nilai seperti nilai kemanusiaan, persoalan harta milik, sosial dan privat; Soekarno menggali dan membaca filsafat, teori kritis dan perubahan politik global. Itu menunjukkan bahwa Pancasila bukan nilai jaman lalu, tetapi sebenarnya mengandung nilai-nilai yang global dan dinamis,” jelas Benny.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP itu melanjutkan bahwa Pancasila adalah arah kebijakan hidup masyarakat Indonesia.
“Pancasila itu arah kebijakan; mengajarkan kita solidaritas dan kesetiakawanan, misalnya. COVID mampu kita atasi karena masyarakat mengenal nilai gotong-royong. Pancasila memberi arah dan menjadi kebiasaan dalam bertindak, berperilaku dan berpikir. Pancasila harus menjadi ideologi kerja untuk pemerataan pembangunan. Pancasila itu ideologi kerja yang berpartisipasi aktif, dan itu terbukti,” tuturnya.
Pakar komunikasi politik tersebut menyatakan bahwa ada sebuah kesalahan pemahaman Pancasila di jaman Orde Baru.
“Pancasila diajarkan saat itu hanya material, hanya teori, bukan pada karakter masyarakat, bukan pembumian dalam perilaku dan cara berpikir masyarakat. Alhasil, Pancasila dianggap bentuk opresi sehingga sekarang, kita malah tidak mengumandangkan Pancasila. Yang salah rezimnya, bukan Pancasila-nya,” lanjut Benny.
“BPIP itu bukan BP7, BPIP memberikan rekomendasi dan menjalin sinergi antar kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah memang berorientasi pada Pancasila.”
Benny menjelaskan akibat-akibat dari tidak digaungkannya kembali Pancasila di masyarakat.
“Hilang (Pancasila) 23 tahun di dunia pendidikan, berdampak kepada generasi muda. Mereka tidak mengenal Pancasila, dan hasil riset dari Setarra Institute menunjukkan 83,3% murid SMA di kota-kota besar Indonesia menyatakan Pancasila bisa digantikan. Ini warning bagi kita semua; Pancasila perlu diajarkan kembali, tetapi bukan teori dan hafalan, tetapi dengan aplikasi dan perilaku yang betul dikerjakan,” imbuhnya.
“70 persen aplikasi, 30 persen teori. Pancasila dikembalikan lagi kepada dunia pendidikan oleh Bapak Jokowi. Sudah akan dilaksanakan mata pelajaran Pancasila di tingkat PAUD sampai SMA tahun ini,” sebutnya.
Soal Revolusi Mental yang sering digaungkan pemerintah saat ini, budayawan itu menyerukan bahwa revolusi mental memang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila menjadi dasar gerakan revolusi. Aplikasi Pancasila di kehidupan, terlihat dari nilai ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, gotong royong, dan persatuan yang terjadi di masyarakat.”
Sebagai penutup, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah ini menyatakan harapannya.
“Semoga pendidikan Pancasila ini benar diajarkan ke generasi muda Z dan Alpha, karena mereka butuh pondasi dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila itu pendidikan karakter, untuk menjadi bintang penuntun kehidupan masyarakat Indonesia.”
