Jakarta – Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa ribuan alumni 212 akan menggelar aksi penolakan bangkitnya paham komunis atau PKI di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017) mendatang.
Selain itu, aksi demonstrasi 299 juga akan menolak diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas. Ajakan untuk mengikuti aksi “Tolak Bangkitnya PKI” dan “Tolak Perppu Ormas” pun telah disebar ke sejumlah grup WhatsApp.
Namun, Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menilai aksi demo 299 ini terasa janggal bagi yang masih berpikiran waras. Sebab, tim investigasi Jari 98 Galib Arab mensinyalir ketidakberesan aksi tersebut ada motiv terselubung didalamnya yakni modus politisasi dan tendensi dukungan ormas yang resmi dibubarkan pemerintah.
“Ini sebenarnya anak TK juga tahu ada permainan dibalik aksi 299. Ada politisasi sudutin pemerintah dengan mengemas cari simpati publik pakai isu PKI dan Perppu ormas, ini harus diwaspadai,” kata Galib, hari ini.
Lebih lanjut, Galib mengakui dari hasil investigasinya selama ini bahwa sejumlah pihak selalu ingin memanfaatkan berbagai momentum aksi demo. Terlebih, kata dia, demo mengatasnamakan umat Islam yang mempunyai massa yang cukup banyak.
“Demo-demo ini cuma sasaran antara aja. Ngapain juga lagi demo di DPR ujung-ujungnya cuma ketemu Fadly Zon sama Fahri Hamzah. Bolak balik sambang kesana tapi gak tepat sasaran. Ranahnya kan sekarang MK kalau Perppu ormas, keblinger lama-lama pikirannya. Pakai cara isu PKI pula,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, ada dugaan motif dan kepentingan dari aksi demonstrasi 299 sebagai upaya mengganggu kondusifitas masyarakat. Sebaiknya bijak lah untuk menyikapi hal tersebut tanpa perlu terus menerus aksi turun kejalan dengan trand mark angka-angka.
“Dampaknya banyak lho dari demo itu, macet da pasti kan. Berarti merugikan pengguna jalan atau rakyat yang cari rejeki. Security high cost pun akan terjadi. Bayangkan saja demo terus menerus, anggaran pengamanan pasti juga naik lah, yang rugi siapa jadinya. Duit rakyat cuma buat beginian. Aspirasi sudah tersalurkan semua kok masih aja demo-demo,” sebutnya.
“Isu PKI ini kan terus menerus didengungkan dan sengaja sasaran sebenarnya ke Presiden Jokowi. Ya kita tahu lah banyak yang pingin berkuasa ada juga yang gak sabaran ikutan berpolitik dan manfaatkan momen cari simpati. Ada ruang dialog kok untuk membahas hal ini dan solusinya ada. Semuanya sudah difasilitasi. Kalau ngelunjak ya gebuk balik aja,” kata dia sambil tertawa.
Dia melihat Jokowi sudah tegas disaat mereka (darah PKI) itu mendesak pemerintah meminta maaf kepada PKI namun justru Jokowi serukan gebuk PKI jika menemukannya. Pemerintah juga tidak melarang warga menonton film tentang PKI. Justru Presiden meminta agar film tersebut diperbarui supaya diterima generasi muda.
“Tidak tepat bila mendemo pemerintah karena isu kebangkitan PKI. Isu ini digoreng oleh pihak-pihak tertentu agar terlihat pemerintahan Jokowi saat ini pro-PKI. Tentu itu tidak benar,” sebutnya.
Maka itu, lanjut dia, jika seseorang berpikiran waras, dengan begitu bisa membedakan mana aksi yang ditunggangi kepentingan politik yang memanfaatkan umat Islam dan mana yang benar-benar tulus untuk kepentingan umat.
“Aksi 299 ini dilihat dari isunya saja sudah terlihat sebagai upaya mobilisasi umat Islam dengan tujuan yang sangat politis yakni pro HTI dan ormas yang akan dibubarkan karena anti Pancasila,” ucapnya.
“Mereka pasti manfaatkan momentum bila perlu umat ini diadu domba sesama kelompok muslim. Ibadah aja yang benar dan mari jaga persatuan dan kesatuan,” bebernya.
Lebih jauh, Galib menyakini dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 pengganti UU 17/2013 tentang Ormas, salah satu cara untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ormas atau kelompok yang melenceng dari tujuan berbangsa dan negara.
“Perppu tentang ormas adalah salah satu alat untuk menjaga dan merawat NKRI sehingga wajib kita dukung,” tegasnya.
Selain itu, tambah dia, Perppu ormas juga dibutuhkan untuk bubarkan ormas yang ideologinya komunis. Jadi yang mau minta cabut Perppu perlu juga diwaspadai siapa tahu ideologinya malah komunis, marxisme, leninisme sehingga ormas mereka tidak bisa dibubarkan dengan UU Ormas yang lama.
“Ha ha ha maling teriak maling donk. Teriak-teriak cabut Perppu ormas malah mereka ideologinya komunis, marxisme, dan leninisme,” jelasnya.
Selain itu dia juga mengimbau seluruh pengurus dan masyarakat agar tidak ikut serta dalam aksi yang rencananya akan digelar 29 september 2017 di DPR RI.
“Saya imbau agar masyarakat tidak ikut serta dalam aksi itu, ada tanda-tanda yang ditunggangi oleh kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama. Hati-hati operasi intelijen asing, operasi terselubung mereka sudah bermain jadi waspadai upaya pecah belah bangsa hanya untuk raih kekuasaan,” katanya.
“Waspadai juga nasi bungkus dan air mineral dibubuhi racun sianida, lebih baik ibadah dan berkumpul dengan keluarga dirumah,” pungkasnya.
