BOGOR – 27 Agustus 2024 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor periode 2024 hingga 2029 telah resmi dilantik.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor kali ini, 50 persen lebih didominasi oleh wajah baru.
“Tentu saja harapan masyarakat Kabupaten Bogor tertumpu pada pundak mereka sebagai perwakilan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraannya,” ujar Rektor ITB Vinus Bogor, Zaedi Basiturrozak kepada awak media, Kamis (5/9/2024).
Oleh karena itu, kata dia, penting bagi anggota DPRD untuk sesegera mungkin melakukan akslerasi dalam memahami semua persoalan fundamental di lingkup Kabupaten Bogor.
Berdasar survei Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) tahun 2023 terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bogor bahwa 72 persen menyatakan tidak puas, 25 persen menyatakan puas dan 3 persen menjawab tidak tahu.
Artinya, kata dia, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor masyarakat masih anggap DPRD Kabupaten Bogor belum hadir.
Oleh karena itu, untuk mengawal kinerja DPRD Kabupaten bogor periode 2024-2029 pada 100 hari pertama, Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) menyelenggarakan diskusi media dengan bertajuk “Akademisi Mengawal 100 Hari DPRD: Evaluasi dan Prospek”, Kamis 5 September 2024 di Aula kampus ITB Vinus Bogor.
“Kegiatan ini kita dorong menjadi platform bagi para akademisi, praktisi hingga masyarakat untuk menilai serta memberikan masukan terkait kinerja DPRD ke depan,” paparnya.
Menurut dia, diskusi yang melibatkan rektor perguruan tinggi se-Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana DPRD menjalankan fungsi-fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan dalam 100 hari pertama periode baru.
Diskusi kali ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berkontribusi pada penguatan kinerja DPRD Kabupaten Bogor serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Zaedi menegaskan, pentingnya keterlibatan akademisi kampus, peneliti untuk mengawal jalannya pemerintahan terutama terhadap anggota legislatif sebagai salah satu pilar yang menentukan sukses dan tidaknya pembangunan daerah.
“Tidak hanya mengawal 100 hari kinerja awal anggota DPRD saja, namun forum ini menjadi momentum membangun sinergisitas antar kampus dan akademisi dalam mengawal lebih lanjut kinerja DPRD dan Pemerintah ke depannya,” jelasnya.
Selain itu, sambung dia, kampus juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Potensi kajian dan research menjadi sebuah niscaya ketika menjadi pondasi awal dalam merumuskan arah kebijakan daerah sehingga dapat terukur dan tepat sasaran.
Pihaknya berharap, ke depan peran akademisi jadi lebih agresif dalam pengawalan terhadap kinerja DPRD serta pemerintah Kabupaten Bogor supaya cita-cita menjadi kabupaten termaju bisa terwujud dan menyejahterakan masyarakat.
