Sampang – Banyaknya informasi tentang dampak kebijakan pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan KKP yang tidak jelas dan mengancam terjadinya pecah belah di Republik Indonesia, diantisipasi oleh para petambak dan pengusaha garam yang berada di kabupaten sampang Provinsi Jawa Timur dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa. Hal itu dilakukan dengan harapan menjadikan wilayah pulau madura selalu aman dan damai serta selalu mengedepankan kebersamaan.
Jakfar, Salah seorang ketua asosiasi petambak garam Indonesia (APGRI) di Sampang, dan juga tokoh petambak garam, mengungkapkan mendukung kebijakan dan program pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional semakin terasa. Sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, petambak garam, hingga pemuda, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah ini.
“Sebagai warga negara yang baik, kami juga berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar proses pembangunan pergaraman dapat berjalan lancar.” ungkap Jakfar.
Ia juga memastikan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pilkada 2024 yang aman dan damai.
“Kami menolak segala bentuk kekerasan, berita hoaks dan aksi unjuk rasa. Mari utamakan untuk menjaga keutuhan NKRI.” pungkasnya.
