Jakarta – Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2024, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Hendri Budi Satrio selaku Pengamat Politik Dan Pendiri Lembaga Survey Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengatakan bahwa proses demokrasi yang sehat hanya bisa tercapai apabila semua pihak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari kekerasan.
“Pemilihan yang berlangsung dalam suasana yang kondusif akan memastikan hak politik setiap warga negara dapat dijalankan dengan bebas, tanpa tekanan atau ancaman, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hasil pemilihan serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tegas Hendri, hari ini.
Namun, kata dia, potensi gangguan terhadap kamtibmas, seperti provokasi, penyebaran hoaks, politik identitas, dan penggunaan massa bayaran, kerap menjadi ancaman serius dalam pelaksanaan Pilkada. Massa bayaran yang dikooptasi oleh aktor-aktor tertentu untuk menciptakan kekacauan atau intimidasi terhadap kelompok lain dapat mengganggu stabilitas keamanan dan merusak proses demokrasi yang jujur dan adil.
“Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, memperlemah kohesi sosial, serta membuka peluang terjadinya konflik horizontal,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, menjaga Kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat, mulai dari peserta politik, simpatisan, hingga elemen masyarakat sipil.
Aparat kepolisian dan TNI memegang peranan kunci dalam menjaga situasi Kamtibmas selama proses Pilkada, baik sebelum, selama, maupun setelah hari pemungutan suara.
“Mereka harus bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya, serta berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Langkah preventif, seperti pengawasan terhadap kegiatan kampanye, pengelolaan massa, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, harus dilakukan dengan cermat,” bebernya.
Di sisi lain, kata dia, para kontestan dan tim sukses juga wajib mengedepankan etika politik dengan menjauhi segala bentuk kekerasan, provokasi, dan penggunaan massa bayaran. Mereka harus mampu memberikan edukasi politik yang baik kepada pendukungnya, mendorong partisipasi politik yang damai, serta menghormati hasil pemilihan apapun hasilnya.
Selain itu, tambah dia, media massa dan media sosial juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak memprovokasi, mengingat peran besar mereka dalam membentuk opini publik.
P”enting juga untuk diingat bahwa Pilkada bukanlah ajang untuk saling menjatuhkan, tetapi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang dapat membawa perubahan positif bagi daerahnya,” jelasnya.
Dia menambahkan dengan menjaga Kamtibmas selama Pilkada, kita tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban di masa pemilihan, tetapi juga menanamkan fondasi demokrasi yang kuat, di mana perbedaan pandangan politik bisa dihormati tanpa kekerasan, dan hak-hak sipil bisa dilindungi tanpa diskriminasi.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis, demi masa depan bangsa yang lebih baik. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama, dan menjaga Kamtibmas adalah langkah awal yang esensial untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai harapan dan cita-cita bangsa,” pungkasnya.
