Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi), Eddy Siahaan, menegaskan bahwa desakan para pegiat HAM untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memiliki alasan yang relevan.
Menurutnya, Polri dan negara, terutama Presiden Prabowo, masih sangat membutuhkan sosok Listyo Sigit. Sebab, selama masa kepemimpinannya, kepolisian telah menunjukkan kinerja yang kondusif dan tegas dalam menindak anggota yang menyimpang.
Eddy Siahaan menekankan bahwa tindakan tegas Kapolri terhadap anggota yang melanggar, termasuk pemecatan Jenderal bintang dua, adalah bukti nyata dari transparansi dan komitmen Kapolri dalam menjaga integritas institusi. Contoh kasus seperti Teddy Minahasa dan Sambo menunjukkan bahwa Kapolri tidak pernah ragu untuk menindak siapa pun, dari Bintara hingga Jenderal.
“Dia juga tidak pernah ragu menindak anggota. Kalau ada satu dua orang yang menyimpang itu oknum bukan karena institusi. Baru era Kapolri sekarang ini ada berani pecat jenderal kayak Sambo dan Teddy Minahasa,” kata Eddy seperti dilansir Koma.id, Kamis (12/12/2024).
Selain itu, pengalaman Pilkada yang aman dan kondusif juga menjadi bukti kerja keras Kapolri. Oleh karena itu, menurut Eddy Siahaan, Polri dan negara, termasuk Presiden, masih sangat membutuhkan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolri masih sangat dibutuhkan oleh negara dan presiden jadi tidak ada alasan untuk pencopotan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa meminta tokoh Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan pihak yang menggulirkan isu ham dan framing pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo untuk tidak menggunakan kacamata kuda.
“Perlu digaris bawahi itu adalah sebuah penyesatan berpikir, menggunakan nalar sehat dan salah target dari tuntutan tersebut. Usman Hamid dkk jangan melihat kepemimpinan Kapolri dengan menggunakan kacamata kuda,” tegas Willy Prakarsa.
Lebih lanjut, Willy menegaskan bahwa pencopotan Kapolri adalah hak preogratif Presiden RI sepenuhnya. Dan Presiden Prabowo tentunya sudah memiliki BIN, Baintelkam dan Bais dari berbagai informasi yang jauh lebih akurat kebenarannya terkait seruan tersebut.
“Harusnya sebelum keluarkan statemen, sebaiknya Usman Hamid bersikap bijak. Minta masukan atau komentarnya dari para tokoh, akademisi, maupun Alim Ulama di Seluruh Indonesia, bagaimana sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujarnya.
Dikatakan Willy, jika tuntutannya berkaitan dengan isu yang saat ini ramai mendapatkan perhatian publik adalah salah kamar. Seperti kasus oknum Polisi di Semarang, maupun lainnya.
“Kasus-kasus tersebut hanyalah oknum saja. Jadi tidak gebyah uyah atau menyamarayakan ulah oknum. Masih banyak Polisi yang baik, Kapolri juga sudah menerapkan reward and punishment,” katanya.
Willy pun menuding seruan tuntutan pencopotan Kapolri adalah isu titipan dari kelompok yang sakit hati dan tuntutan emosional semata.
“Bisa jadi gerakan pencopotan Kapolri adalah isu titipan atau ada penumpang gelapnya. Ada syahwat yang tidak terakomodir,” katanya.
