Jakarta – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia Willy Prakarsa memastikan publik tidak memberikan dukungan isu yang meminta pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh pegiat HAM dan reposisi Polri dibawah Kementerian oleh politisi PDIP Deddy Sitorus.
“Buktinya netizen tidak menggaungkan isu tersebut (pencopotan Kapolri dan reposisi Polri dibawah Kementerian). Netizen adalah vox Populi Vox Dei, jangan main-main sama netizen. Netizen adalah maha benar dengan segala celotehannya,” tegas Willy Prakarsa.
Hal itu disampaikannya dalam Podcast Koma.id bertema “Polisi Dibenci (Sesaat) Tapi Dirindu (Selamanya), Mewujudkan Asta Cita Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045”, Jumat (13/12/2024).
Aktivis 98 ini mengingatkan agar pihak-pihak tersebut tidak menggoreng isu pencopotan Kapolri dan dorongan institusi Polri dibawah TNI atau Kementerian. Kata dia, isu yang dimainkan cuma dagelan politik semata.
“Jangan menggoreng isu itu seolah-olah ini permintaan arus bawah. Tapi saat menang Pilgub anteng-anteng aj, ini namanya Pemilu riang. Dagelan aja ini,” tuturnya.
Willy juga mengendus bahwa isu tersebut ada pihak yang menunggapi penumpang gelapnya. Harusnya, kata dia, Usman Hamid menyampaikan isu tersebut berdasarkan data atau fakta yang ada.
“Sinyalemen ada yang nebeng gratis penumpang gelapnya, dan pesan buat Usman Hamid jangan menganalisa isu itu dengan kacamata kuda. Pergantian Kapolri itu hak preogratif Presiden, semua ditangan Presiden. Kenapa Kapolri dan PanglimanTNI tidak diganti, ya karena nyaman,” sebutnya.
Dikatakannya, Kapolri saat ini itu adalah is the best setelah Jenderal Hoegeng yang memiliki kedekatan dengan rakyat karena sikap humanisnya.
“Kapolri itu is the best setelah Hoegeng,” pungkasnya.
