Jakarta – Momentum Pilkada DKI menuju putaran kedua semakin memanas untuk menuju kursi panas memperebutkan DKI 1. Berbagai macam dilakukan untuk merebut hati masyarakat, entah itu dengan cara yang benar atau tidak.
Kali ini pantauan dilapangan telah digegerkan pembentangan spanduk pengumuman di beberapa masjid di Jakarta yang berisi peringatan kalau para pengelola masjid akan menolak jenazah yang kedapatan mendukung calon gubernur DKI Jakarta non-muslim yang saat ini tersangkut masalah kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pertama hanya tersenyum melihat fenomena yang terjadi saat ini. Haris melihat dari segi konstalasi Pilkada DKI dia mengaku tidak habis pikir sampai-sampai jenazah saja di politisir. Dia pun mengingatkan kepada semua pihak khususnya umat Islam agar jangan hanya demi kepentingan politik Pilkada maka umat Islam mau dipecah belah.
“Ini jenazah kenapa jadi sampai di politisir. Umat Islam jangan mau dipecah belah hanya karena politik,” kata Haris, Selasa (28/2).
Apalagi, kata dia, mereka mau pilih-pilih untuk mensholatkan jenazah dari pendukung paslon Gubernur DKI 2017. Padahal, kata Haris, isi pengumuman spanduk itu tidaklah benar dari sisi substansi ajaran agama apalagi digunakan untuk mempolitisirnya. Dia pun mengecam aktor dibelakangnya terkait beredarnya foto-foto penolakan mensholati jenazah.
“Pada dasarnya setiap muslim memiliki kewajiban untuk mensalatkan jenazah sesamanya. Saya mengecam aktor dibelakangnya, dan substansinya tidak bisa digunakan karena di dalam ajaran mengenai keimanan akidah, itu tidak menyangkut hal yang sangat fundamental,” bebernya.
Haris menjelaskan bahwa adanya kewajiban secara akidah itu bahwa jenazah orang Islam saat dia masih percaya pada kalimat syahadat dan orang yang shalatnya ke arah kiblat maka harus wajib hukumnya dishalatkan (jenazahnya).
“Jadi (jenazah) orang Islam itu selama (hidupnya) dia masih percaya pada kalimat syahadat, maka harus wajib disalatkan. Gembong narkoba Freddy Budiman saja juga dishalatkan (jenazahnya),” tuturnya.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan bahwa sholat jenazah merupakan sholat yang hukumnya fardhu kifayah, artinya wajib dikerjakan oleh sebagian orang yang ada disekitar tempat dia meninggal. Jika tidak ada satu orang pun yang melakukan sholat jenazah didaerah tersebut, maka masyarakat di sekitarnya mendapat dosa semuanya.
“Sekiranya ada muslim yang tidak berkenan mensalatkan jenazah karena alasan yang tidak bisa diterima akal atau tidak rasional, maka yang bersangkutan, bisa berdosa. Ini pelaku pemasang spanduk kurang memahami ajaran paling mendasar dalam agama Islam yaitu Tauhid atau Akidah. Kalau tidak mensalatkan, orang Islam yang lain berdosa,” sebut dia.
Haris juga menyoroti sejak perhelatan Pilkada di DKI Jakarta digelar, masjid-masjid seringkali menjadi ‘panggung’ untuk menyalurkan khutbah-khutbah politis mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang tak jarang dibumbui dengan sentimen rasialis.
“Ini punya potensi memecah belah umat. Masjid harus diperlakukan sesuci mungkin dijauhkan dari aktivitas politik,” tandasnya.
