Jakarta – Berbagai dukungan terus mengalir agar hakim memundurkan jadwal sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Pilkada DKI usai.
Sebelumnya Polri, Kejaksaan dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, kini aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) juga mendukung penuh agar hakim untuk memundurkan jadwal sidang tersebut demi menjaga kondusifitas wilayah dan menurunkan tensi politik maupun menghindari keriuhan menjelang hari pencoblosan.
“Jangan menjadi kaum sumbu pendek cekak pikirannya, dikit-dikit sudah suudzon dengan langkah preventif itu. Kami yakin aparat penegak hukum khususnya Polri dan Jaksa akan menjaga netralitas,” ungkap Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, Senin (10/4).
Meskipun demikian, kata Willy, hal itu sepenuhnya adalah ranah dan tanggung jawab hakim itu sendiri. Jadi pihaknya memastikan mendukung rencana upaya tersebut untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanannya.
Selain itu, kata Willy, permintaan penundaan sidang itu tidaklah menyalahi aturan, karena tidak mengintervensi materi persidangan. Dia justru mendukung karena dikhawatirkan akan mengganggu proses pesta demokrasi.
“Itu kan tidak ada ikut campur orang kepada substansi. Ini kan hanya proses jadwal, supaya proses hukum tidak terganggu oleh politik dan proses politik tidak terganggu oleh masalah-masalah hukum. Maka bagus kalau itu nanti sesudah selesai Pilkada, baru diteruskan. Itu lebih sehat,” bebernya.
Dikatakannya, dengan ditundanya persidangan tersebut diharapkan Pilkada DKI Jakarta putaran 2 dapat berjalan aman dan lancar. Dia juga berpesan agar ke depan, proses hukum dengan Pilkada untuk tidak dicampuradukkan. Sehingga rakyat bisa lebih berkonsentrasi terhadap satu hal.
“Maka sebaiknya proses hukum dan proses politik harus dipisahkan. Kan cuma 3 bulan, sebulan lagi selesai. Jadi ini jadwal sidang bisa ditunda dulu sampai setelah pencoblosan dan penghitungan suara selesai, sampai tenang dulu, cuma 2 minggu lagi,” ujar Jimly.
Willy menilai wajar adanya pro dan kontra yang merupakan bagian dari sebuah dinamika demokrasi yang keindahannya ini perlu dijaga tanpa mengedepankan ketagangan otot.
“Otot harus tetap mengontrol tapi otak jangan sampai kebablasan. Apalagi manfaatkan momen hukum dengan politik yang dibesar-besarkan. Sekarang ini lagi trend nya angka-angka untuk bikin momentum demo. Mau demo kok cari momentum,” sebut dia.
Lebih lanjut, Willy juga sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan tidak ingin memisahkan nilai-nilai agama dalam politik. Namun, pencampuradukkan agama dan politik seringkali terjerumus dalam konteks yang salah akibatnya agama dipolitisasi menjadi komoditas.
“Jangan dibelokkan. Masak politik tidak boleh dihubungkan dengan agama. Itu sudah benar, hati-hati banyak penelikung liar lama-lama seperti Moto GP saja, apalagi tukang goreng, plentir siap-siap itu telikung untuk perkeruh keadaan,” jelasnya.
Agama, menurut dia, merupakan faktor penting dalam politik karena setiap keputusan kebijakan harus dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai moralitas yang ada dalam setiap agama.
“Jangan jadi pelacur intelek, yang tidak mampu mengadopsi itu cerdas, kreatif. Malah sukanya jiplak, sok paling benar sok pinter. Kebablasan ini namanya, mari intropeksi diri, namanya politik itu bukanlah bertransaksi,” sebutnya.
Lebih jauh, Willy berpesan kepada korps Bhayangkara untuk tidak segan-segan untuk bertindak tegas pada pelaku penyebar hoax yang sengaja mengadu domba masyarakat untuk bertindak makar maupun menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Mari ganyang bersama pelaku hoax dan penghasut atau provokator. Polri jangan mau dikelabui oknum aktivis. Konon peristiwa 98 aktivis ogah menyatu dengan ormas bentukan Pamswakarsa,” tandasnya.
