Oleh : Mardiansyah
Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara
Situasi akhir-akhir ini tidak hanya mencemaskan tapi juga sangat memprihatinkan ketika mahasiswa lagi-lagi dijadikan tunggangan kepentingan politik tertentu yang berlatar belakang kebencian atau rasa “sakit hati” dengan pemerintahan yang sah saat ini berkuasa. Tentu mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa yang sangat memahami bahwa kekuasaan politik negara dibagi menjadi tiga pilar, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang biasa di sebut Trias Politika. Dengan kata lain, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif hanya menjalankan amanat UUD 45 dan UU yang dibuat oleh legislatif, jadi sangat tidak mungkin Presiden dapat membuat UU sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya seperti wacana yang terus digelorakan soal Penundaan pemilu atau jabatan Presiden menjadi 3 periode ini sungguh sangat mustahil dilakukan.
Ada beberapa orang menteri dan Ketua Umum Partai politik yang mewacanakan terkait penundaan pemilu, memang itu sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari pendapat atau pemikiran yang diberikan ruang dalam negara demokrasi untuk dapat disampaikan, namun demikian Presiden sudah bersikap beberapa kali menyatakan dengan tegas bahwa wacana itu tidak benar, semua diminta fokus bekerja karena negara sedang mengalami inflasi dan krisis pangan serta energy karena dampak global yang disebabkan juga adanya invansi Rusia pada Ukraina bahkan Presiden Jokowi menegaskan kembali kalo Pemilu tetap sesuai jadwal yakni tanggal 14 Februari 2024 dan tahapannya akan dimulai dari bulan juni 2022 ini, jadi sudah sangat jelas wacana ini sangat tidak relevan lagi untuk dipersoalkan bahkan dijadikan isu politik untuk menghantam Presiden Jokowi. Rasanya aneh sekali jika yang bicara terkait wacana itu orang lain bukan Jokowi dan yang memiliki kewenangan akan konstitusi juga bukan Jokowi tapi semua diprovokasi untuk melakukan aksi demonstrasi di tanggal 11 april 2022 ini untuk menggugat Jokowi bahkan ingin menggulingkan Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang sah, tentu ini bukan keinginan mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa tapi ada kepentingan politik tertentu yang menggunakan mahasiswa hanya sebagai alat pukul saja.
Terkait kondisi rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maka kita semua sepakat wajib hukumnya bagi pemerintah untuk terus berupaya dan bekerja keras agar masa sulit ini segera teratasi walau memang hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja, negara diseluruh dunia pun terkena dampaknya karena pandemi Covid-19 yang selama dua tahun lebih ini sungguh dasyat menghantam perekonomian masyarakat bahkan tidak hanya kelas menengah ke bawah tapi dari kelompok masyarakat kelas atas pun mengalami kesulitan yang luar biasa, namun demikian Indonesia diakui oleh negara-negara di dunia salahsatu negara yang berhasil mengatasi keterpurukan ekonomi relatif lebih cepat dari negara lainnya bahkan penanganan pandemi melalui vaksinasi pada seluruh masyarakat yang dimotori oleh Polri dinilai berhasi mengendalikan covid-19 dengan berbagai varian.
Pemerintah fokus menangani situasi ekonomi ini agar dapat segera stabil seperti harga sembako khususnya minyak goreng yang langka tentu tidak mudah diatasi karena konspirasi kekuatan berbagai pihak yang hanya mementingkan keuntungan diri dan kelompoknya bahkan ada juga kepentingan politik yang melatarinya,
semua ini dilakukan tanpa menghiraukan kondisi masyarakat semakin sulit dampak dari apa yang mereka lakukan, untuk mengatasi hal ini seperti yang kita lihat, Kapolri tak henti-hentinya bergerak turun ke lapangan menemui berbagai pihak terkait agar kondisi sulit dan langka ini segera dapat teratasi.
Bicara soal kenaikan BBM, semua masyarakat tanpa terkecuali tentu akan merasa bertambah beban hidupnya tapi kenaikan BBM keniscayaan untuk tidak dilakukan oleh pemerintah suatu negara dimanapun termasuk Indonesia karena kenaikan itu tidak hanya dipicu oleh faktor internal tapi juga eksternal situasi dunia sungguh sangat mempengaruhi kenaikan tersebut. Berdasarkan data yang ada, Pada zaman Presiden Soeharto di kurun waktu tahun 1991 sampai dengan 1998 saja BBM dalam hal ini Premium naik sampai 700%, di masa Presiden SBY berkuasa dari tahun 2004 sampai dengan 2014 kenaikan BBM dalam hal ini Premium naik 259% dan di Pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2014 sampai dengan 2022 tahun ini kenaikan BBM dalam hal ini Premium diganti Pertalite hanya 16% saja yang angkanya kecil sekali dibandingkan Presiden sebelumnya karena itu untuk kesekiankalinya rasanya ini bukan keinginan mahasiswa yang sebenarnya
mahasiswa tapi ada kelompok kepentingan politik yang menunggangi gerakan mahasiswa untuk merongrong pemerintah atas dasar kebencian dan sakit hati, ini sama sekali tidak dibenarkan karena masyarakat yang akan menjadi korban dan mengalami kerugian paling besar.
Jika mengingat sejarah masa lalu, Demonstrasi yang dilakukan pada
tahun 1998 dan membuat Presiden Soeharto yang sangat berkuasa saat itu terpaksa harus lengser dari kekuasaan nya tidak terjadi tiba-tiba dan instan, sebelum aksi besar di bulan Mei 1998 hampir setiap hari kami para mahasiswa melakukan konsolidasi dengan tak kenal lelah melakukan demonstrasi secara terus menerus bergantian dari kampus ke kampus secara perlahan tapi pasti soliditas perjuangan bersama pun terbentuk menyuarakan isu yang sama yakni kesulitan hidup yang dirasakan rakyat akibat praktek KKN yang dilakukan oleh Soeharto dengan rezim orde baru nya yang sangat jauh berbeda situasinya dengan pemerintahan saat ini.
Para mahasiswa saat itu sangat konsisten bergerak di jalur perjuangan kerakyatan dengan mendahulukan gerakan moral sebagai penguatnya, setelah berproses cukup panjang maka disepakati bersama bahwa satu-satunya cara untuk merubah kehidupan bangsa dan negara dengan melengserkan Soeharto dari kursi Presiden dan itu berhasil dilakukan, jadi agak membingungkan juga ketika tiba-tiba mahasiswa dimobilisasi dengan menyuarakan isu yang sangat politis terkait masa kekuasaan Presiden dan ujug-ujug meminta Presiden Jokowi mundur padahal tidak ada kesalahan konstitusi apapun yang dilanggar bahkan jika kita berani jujur dengan akal sehat bahwa satu-satunya Presiden yang banyak melakukan perubahan signifikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kurun waktu yang belum lama berkuasa hanya Jokowi dan sejarah akan mencatat itu. Sekali lagi, rasanya tidak mungkin ini dilakukan oleh mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa tapi patut diduga ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang sakit hati karena tidak dapat merasakan kekuasaan yang biasa mereka nikmati atau kelompok kepentingan yang tidak sabar ingin merebut kekuasaan dengan cara inkonstitusional, tentu ini sangat memprihatinkan karena lagi-lagi rakyat yang akan dikorbankan.
Mencermati hal tersebut, Mardiansyah Ketua Umum Dewan Eksekutif Nusantara Rampai Nusantara yang juga Aktivis 98 menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk terus waspada,menahan diri dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak benar serta tidak bertanggung jawab, menyerukan kepada adik-adik mahasiswa untuk teruslah bersikap dan bersuara kritis dengan mengedepankan nurani serta akal sehat dan tidak mudah diprovokasi atau dikendalikan oleh kelompok kepentingan mana pun karena kekuatan mahasiswa adalah pada gerakan moral yang terus berproses menjadi gerakan politik bukan gerakan politik yang mengindahkan gerakan moral seperti yang terjadi saat ini karena isu politik mendominasi menjadi utama tapi isu kerakyatan seperti harga sembako (minyak goreng), BBM dan lainnya justru terpinggirkan hanya menjadi isu pelengkap saja padahal itu yang menjadi kepentingan rakyat kebutuhan masyarakat banyak.
Dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya dan Rampai Nusantara terlahir untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia maka kepada seluruh pengurus Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara di seluruh Propinsi beserta anggota nya agar berpartisipasi aktif terjun ke tengah masyarakat pada hari senin tanggal 11 April 2022 untuk memastikan rakyat tidak dikorbankan hanya untuk kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan kelompok tertentu.
“Jangan pernah membiarkan Rakyat menjadi tumbal hanya untuk hasrat kekuasaan yang tak terkendali, lakukan apapun untuk menjaga kepentingan Rakyat sebagai satu-satunya yang patut untuk terus diperjuangkan.”
Salam Nusantara..!!
