Jakarta – Hingga kini, laporan pertanggungjawaban Formula E belum juga menyentuh garis finish sehingga terus mendapat sorotan. Tuntutan publik terhadap LPJ ajang balap itu masih dipertanyakan.
Menurut Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), sejauh ini baru Ketua fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang menuntut agar laporan pertanggungjawaban Formula E dipertangungjawabkan lewat sesi interpelasi.
“Ya interpelasi. Itu yang diminta. Agar semuanya jadi jelas sebelum Gubernur Anies Baswedan lengser pada Oktober 2022 sebentar lagi. Ini sesi bertanya resmi anggota dewan terhadap kebijakan Gubernur yang berdampak luas serta strategis,” kata Andre, Selasa, 16 Agustus 2022.
Hal itu dilakukan dengan alasan penyelenggaraan Formula-E berasal dari uang rakyat.
“Formula-E itu jelas berdampak luas lantaran menggunakan uang rakyat, ratusan miliar, atau mungkin sudah triliunan, atau belum jelas juga, karena memang laporan yang resmi (dan teraudit) tak kunjung mencapai garis finish itu tadi,” kata dia melanjutkan.
Tak hanya itu, Andre juga menyebut efek yang ditimbulkan oleh kasus ini jika tidak segera ditangani, yaitu akan jadi beban Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
“Komitmen yang dibuat Gubernur Anies perihal Formula-E ini multi-years, jadi melewati masa jabatannya. Ini jadi beban bagi Gubernur selanjutnya. Ini mesti jelas pertanggungjawabannya. BPK dan KPK tidak bisa dan tidak boleh acuh.”
Ia menanti ada lagi pihak-pihak terinspirasi melakukan tuntutan dan perlawanan di tubuh fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta.
Andre juga berharap tak adanya kongkalikong dari pihak-pihak tertentu demi menutupi kasus Formula E, sebab ada kecurigaan ke arah sana.
“Trias politika jangan digeser jadi “Trias Corruptica”: Executhieves, Legislathieves dan Judicathieves. Trio pencuri uang rakyat. Tak boleh juga ada kongkalikong lewat undangan makan malam-malam di rumah dinas Gubernur lagi.”
Sekali lagi, ia menegaskan interpelasi masih terus diupayakan sebagai penentu akankah ajang balap Formula E terus berlanjut atau dianggap sudah cukup.
“Interpelasi ini jadi krusial, karena dari hasil interpelasi itu bisa dirumuskan bagaimana parlemen Jakarta bakal mengambil sikap. Apakah bakal mendukung terus kegiatan Formula-E selanjutnya atau tidak lagi mendukung.”
“Namun itu semua mesti bertolak dari laporan pertanggungjawaban yang komprehensif, dan dilaporkan secara terbuka (transparan) di parlemen via forum interpelasi. Tak boleh ada patgulipat yang disembunyikan,” pungkasnya.
