Zainuddin Assyarifie
Pengurus di Yayasan Kedai Ide Pancasila
Pengamat media sosial
Kenaikan harga BBM menuai Protes dari kebanyakan mahasiswa, mereka demo dan kritik kebijakan tersebut tidak pro rakyat dan abay terhadap kepentingan masyarakat. Menyampaiakn aspirasi adalah hak semua warga Negara di era demokrasi namun perlu dicatat semua juga ada aturan dan batasan yang ada didalamnya, aspirasi boleh disampaiakn namun aturan tidak boleh dilabrak. Kenaikan Bahan Bakar Minyak sejatinya bukan hanya di Indonesia namun disemua belahan dunia mengalami lonjakan harga BBM, beberapa Negara bahkan lambat mengantisipasi inflasi sehingga terjun bebas akibat memanjakan rakyatnya dengan subsidi dan suku bunga rendah, sebut saja Turki yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi yakni 79,6 persen (tercatat pada Juli 2022) secara tahunan. lalu Argentina memiliki tingkat inflasi tinggi yakni 71 persen (tercatat pada Juli 2022) secara tahunan. Angka ini naik cukup signifikan dengan tingkat inflasi sebelumnya berada di 64, Rusia, Spanyol, Belanda, Brazil, India, Singapura, Australia dan lain-lain, Pandemi Covid19 dan perang Rusia-Ukraina adalah penyebab utama krisi energy dunia.
Pemerintah Indonesia telah mempelajari dan menghitung dengan tepat alokasi anggaran sehingga mengambil keputusan tidak popular yakni menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan subsidi kepada rakyat miskin yang terkena dampak langsung yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu, Presiden juga mengatakan jika memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. (Sumber: Kementriankeuangan RI)
Melihat angka-angka tersebut kita menduga bahwa oposisi tidak menggunakan akal sehat dalam menolak kebijakan penyesuaian harga BBM atau hanya memanfaatkan keadaan untuk kepentingan politis demi meraup suara di pemilu 2024, bahkan mungkin ingin menjerumuskan Pemerintah ke jurang resesi.? naudzubillah. Demikian pertanyaan buat para demonstran yang katanya membela kepentingan rakyat kecil, rakyat yang mana yang anda bela sementara 20 juta lebih rakyat mendapat subsidi BLT dari pemerintah selama 4 bulan yang telah disalurkan melalui Kementrian sosial secara cepat dan tepat sasaran.
Sependapat dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, meminta masyarakat memaklumi jika nantinya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Hal ini disebabkan karena harga jualnya saat ini, yakni Rp 9.000 per liter, jauh di bawah keekonomiannya sebesar Rp 14.526 per liter. Menurut Tulus, jika pemerintah tetap menahan harga Pertamax, hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya kerugian Pertamina dan berdampak pada APBN, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak. Oleh sebab itu, menurutnya, menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang rasional. Meski menerima dengan beberapa catatan-catatan seperti kekhawatiran akan penyelundupan ke Negara-negara Asean karna Indonesia paling murah harga BBM nya dibanding Negara-negara tetangga, menurut saya pendapat Tulus Abadi itu lebih fair daripada menolak tanpa data dan argumentasi yang tidak jelas apalagi hanya memanfaatkan moment untuk kepentingan Partai dan atu golongan tertentu.
Kita harus belajar dari Negara bangkrut sebut saja SrIlangka dan beberapa Negara yang terancam pailit seperti Afganistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki dan Zimbabwe. Negara-negara tersebut lambat mengantisipasi keseimbangan antara supply dan demand, ketika demand lebih tinggi dari supply, maka inflasi pun terjadi. Indonesia insyaAlloh tidak akan mengalami hal tersebut.
Wallahu a’lam bisshowab
