Jakarta – Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022, Kamis (15/9) lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhono (SBY) melontarkan pernyataan bahwa dirinya turun gunung karena dengar kabar mengenai Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 nanti telah diatur hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon (paslon).
Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menyebutkan bahwa pernyataan itu tidak memiliki landasan hukum, tidak logis bahkan bisa disebut asal bunyi dari seorang mantan presiden. Apalagi sejatinya, soal Calon Presiden (Capres) mau dua atau tiga Paslon, bukan sesuatu yang dilarang atau menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
“Bahkan itu sangat tergantung pada konsensus para pimpinan partai politik (parpol) yang karena terdapat kesamaan visi, misi, ideologi dan kepentingan serta komunikasi politik yang baik di antara pimpinan Parpol, maka koalisi Parpol akan terbentuk meski berisiko ada Parpol dan Capres yang terlempar ke luar gelanggang koalisi,” ujarnya dalam rilis tertulis, Selasa (20/9/2022).
Petrus menjelaskan jika pimpinan Parpolnya bersikap arogan, elitis bahkan feodal karena merasa diri sebagai lebih hebat dari yang lain, maka meskipun undang-undang sudah mengatur bagaimana seharusnya berkoalisi, sebuah parpol yang dijagokan berpotensi terlempar dari koalisi atau tidak mendapat kawan koalisi.
Petrus juga mengatakan bahwa Partai Demokrat seharusnya belajar dari berbagai kegagalan dalam berpartai politik. Petrus kemudian menyinggung soal kegagalan menjadikan AHY gubernur DKI Jakarta, gagal dalam mempertahankan posisi sebagai Parpol peraih suara terbanyak, gagal dalan koalisi Pilpres 2014 dan 2019 dan banyak lagi. Petrus juga menyayangkan banyak kader Partai Demokrat justru tidak mendukung Koalisi parpolnya sendiri dan Capresnya, malah mendukung Capres lain yakni Jokowi.
“Sehingga dengan sejumlah kegagalan itu mestinya PD menjadi lebih dewasa, berpikir logis dan tidak bicara asal bunyi sekelas SBY. Kalau saja ada parpol yang oleh karena ideologi, sikap politik dan alat kelaminnya tidak jelas, apalagi rawan konflik internal demi memperkuat dinasti politik, sehingga tidak layak untuk teman berkoalisi, maka itu adalah konsekuensi dan resiko dalam berpolitik,” jelas Petrus yang juga Koordinator Advokat Perekat Nusantara ini.
Petrus juga menyesalkan adanya pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, yang mengekor pernyataan SBY soal turun gunung dengan narasi adanya Genderuwo. Bagi Petrus, hal ini semakin membuat Partai Demokrat dan Benny tidak bisa berpikir logis dan realistis, terutama dalam hal ketidakmampuan melihat adanya rasa tidak suka mayoritas masyarakat terhadap Partai Demokrat dan Anies Baswedan.
“Ini adalah pernyataan SBY dan Benny yang menjerumuskan Partai Demokrat. Apa yang dikatakan itu tidak memiliki landasan logika dan yuridis, karena dalam mengusung Capres-Cawapres, kita berbicara tentang bagaimana memilih sosok terbaik dari parpol terbaik untuk memimpin bangsa ini, bukan soal Anies Baswedan atau soal Partai Demokrat,” ucapnya..
Petrus juga menyinggung soal pandangan publik dan kebanyakan Pimpinan Parpol terkait Anies Baswedan.
“Jika Anies Baswedan dianggp tidak layak untuk diusung sebagai Capres atau Cawapres 2024, sehingga tidak mendapat tempat dalam koalisi Partai Pengusung, maka jangankan seorang Anies Baswedan yang terlempar dari koalisi Parpol, Partai Demokrat pun bisa bernasib sama dengan Anies akibat rekam jejak buruk Partai dan sosok Anies Baswedan di mata publik.” pungkasnya.
