Jakarta – Advokat Senior Peradi yang juga Koordinator TPDI Perekat Nusantara, Petrus Selestinus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab secara jujur pertanyaan publik mengenai kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Bagi Petrus, kejujuran sangat penting meski dalam prosesnya menimbulkan banyak kepahitan alias tantangan yang membuat KPK dianggap tidak berpihak. Tapi, kata dia, sikap jujur wajib ditegakkan agar tidak menggantung harapan publik.
“Alasan KPK masih mencari orang yang bertanggungjawab secara hukum dalam kasus dugaan korupsi Formula E merupakan alasan yang dicari-cari, karena secara hukum, orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus Formula E adalah Anies Baswedan, karena dia adalah Gubernur DKI Jakarta ketika itu sebagai penentu kebijakan. Jadi, KPK harus jujur meskipun pahit,” ujar Petrus, Jumat, 24 Maret 2023.
Petrus mengatakan, Anies Baswedan bisa dikatakan adalah orang paling bertanggungjawab mengingat pengelola APBD DKI dan pengguna anggaran dilalukan atas kebijakannya. Apalagi menurut UU keuangan Negara pasal 34 Anies Baswedan harus bertanggung jawab bahkan penanggung jawab utama.
“Nah disinilah profil KPK ketika menghadapi kasus Formula E, mulai nampak tidak digdaya, nyalinya merosot sebagaimana diungkap oleh Mahfud MD yaitu takut di demo pendukung Anies Baswedan. Lalu apakah KPK tidak takut jika masyarakat pendukung proses hukum terhadap Anies Baswedan yang turun demo menutut Anies Baswedan di proses hukum,” katanya.
Selain itu, kata Petrus, penjelasan Ahli Hukum Prof Romli Atmasasmita yang dijadikan ahli dalam kasus korupsi Formula E menyatakan bahwa perisitiwa pidana dalam proyek Formula E sudah jelas. Bahkan lebih dari itu perbuatannya juga sudah melanggar hukum yang jelas, mensreanya jelas dan alat buktinya yang sudah tercukupi.
“Tapi kok KPK ragu-ragu. Disinilah publik mulai menaruh curiga kepada KPK rezim Firli yang taringnya mulai tumpul, malah ada yang menduga Firli sedang bermain politik. Sayangnya politik Firli tidak sesuai dengan kehendak publik, yaitu proses hukum Anies Baswedan secepatnya agar masyarakat pemilih tidak terjebak dalam memilih calon presiden yang kemudian ternyata seorang koruptor atau yang terlibat korupsi Formula E,” katanya.
Petrus menambahkan, saat ini publik menunggu KPK bekerja cepat yaitu dengan memanggil kembali dan menegaskan apakah Anies Baswedan terlibat atau tidak agara publik dan Anies Baswedan mendapatkan kepastian hukum.
“Sekali lagi saya katakan KPK harus jujur katakan pahit bila pahit rasanya entah bagi Anies Baswedan atau bagi masyarakat. Jangan gantung harapan publik,” jelasnya.
