Jakarta – Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila menetapkan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Keppres tersebut juga menetapkan bahwa setiap tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional.
Ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dikarenakan pada tanggal 1 Juni 1945, kata Pancasila pertama kali disebut oleh Presiden Pertama RI, Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Penetapan tersebut juga bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa berharap, peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 sekarang ini dijadikan momentum oleh Presiden Ir. H Joko Widodo bersikap lebih tegas lagi membabat habis para pelaku ilegal mining, yakni pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin.
“Semoga di momentum hari lahir Pancasila ini, Pak Presiden Jokowi berkenan memerintahkan KPK untuk menindak tegas semua para pemain ilegal mining di NKRI selama ini yang terbukti sudah merugikan Kas Negara dan Masyarakat Sekitar karena kerusakan lingkungan,” ujar Willy Prakarsa di Jakarta, hari ini.
Lebih lanjut, Willy juga mengapresiasi KPK dengan kepemimpinan saat ini yang terbukti mampu dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pusat/daerah dan tentunya para mafia yang tidak menutup kemungkinan berasal dari Purnawirawan TNI dan Polri aktif.
“Tindak tegas jika ada jenderal aktif dan purnawirawan yang terima setoran, pemain dan yang jadi beking penikmat hasil kekayaan alam nusantara seperti: Tambang Batu Bara, Nikel, Tembaga, Uranium, Gas, Pasir, Emas dan sebagainya. Periksa dan telusuri kekayaan mereka, dan sita jika terbukti lakukan pungli agar dikembalikan pada negara,” tegas Willy Prakarsa yang merupakan pendukung setia Presiden Ir. H. Jokowi dan berperan penting menangkan Jokowi di Pilpres 2019 khususnya di Tangerang Selatan.
Melihat Pak Jokowi bekerja mati – matian untuk kesejahteraan rakyat, Willy menilai istilah menggunting dalam lipatan itu nyata adanya. Ketika Presiden RI cari hutangan ke Luar Negeri banyak yang mengolok – olok.
“Namun nyatanya kekayaan alam nusantara terkesan digerogoti, perlu tindakan tegas dan terukur untuk kembali lakukan penataan Pancasila dan UUD 1945 adalah dagangan untuk Pasar Loak dan itu biasa digaungkan oleh para oknum politisi.” tandasnya.
Ia tak mau Jokowi terus diolok-olok. Padahal apa yang diperjuangkan dan dilakukan Jokowi adalah demi kesejahteraan. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia terus ber-Pancasila.
“Kalau memang kita sebagai Rakyat Indonesia Pancasilaisme dan taat pada UUD 1945 maka Indonesia sejatinya sudah Sejahtera bukan menambah beban Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA). Kami JARI’98 tidak ingin Bapak Presiden RI Ir.H.Joko Widodo dan jajaran terus dibully dan diperolok-olok terus di dunia medsos, itu bukan demokrasi lagi tapi lebih pada penghinaan,” pungkas Willy Prakarsa yang pada Pilkada Tangsel mendukung pasangan nomor urut 03 sehingga jagoan PDIP dan Gerindra keok alias gagal raih kemenangan.
