Jakarta – Hari ini, sejumlah tokoh asal Papua datang ke Istana Negara Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Tujuan mereka ke Istana adalah melakukan pertemuan dengan Deputi V Kepala Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Dan salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah nasib warga Papua yang terdampak konflik.
Dalam keterangannya, Anggota BP3OKP Albert Yoku menyampaikan bahwa tugas mereka saat ini adalah bagaimana memberikan penanganan dan perlindungan masyarakat Papua terdampak konflik keamanan dan sosial, khususnya mereka yang ada di Papua Pegunungan.
“Sekarang prioritas jangka pendek ini adalah masyarakat terdampak oleh konflik keamanan dan konflik sosial di daerah provinsi Papua Pegunungan, daerah Nduga dan sekitarnya,” kata Albert Yoku di Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).
Albert mengaku tak masalah dengan pendekatan pemerintah lewat TNI-Polri dalam menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, ia ingin pemerintah tak melupakan nasib warga yang terdampak konflik tersebut.
Dia menerangkan ada 16 dari 32 distrik di Nduga terdampak konflik tersebut. Warga di distrik-distrik itu terpaksa mengungsi ke kota dan kabupaten di sekitarnya.
“Penanganan kemanusiaan secara pertolongan sosial, baik kesehatan, pendidikan, maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya supaya bisa tersedia bagi saudara-saudara yang terdampak konflik keamanan di daerah Nduga dan sekitarnya,” ucapnya.
Albert mengatakan BP3OKP akan memulai penanganan kemanusiaan dengan mendata warga terdampak konflik. Setelah itu, mereka akan melapor ke Sekretariat Wakil Presiden untuk langkah lebih lanjut.
