Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyebut upaya kelompok Hizbullah Indonesia melakukan penolakan terhadap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR tahun 2023, tidak akan menghambat atau membatalkan kegiatan kenegaraan tersebut.
Selain itu, isu turunkan Jokowi yang mereka gaungkan dinilai sia-sia alias percuma.
“Saya berharap kepada Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan agar tertib dan menggunakan secara bijak kebebasan berdemokrasi. Sebaiknya mereka bersabar menunggu terjadinya pergantian kepemimpinan yang tinggal 14 bulan lagi sehingga tidak perlu menyerukan penolakan pidato kenegaraan Presiden Jokowi karena percuma tidak akan memberikan pengaruh dan tidak akan banyak masyarakat yang memberikan dukungan,” tegas Fernando Emas, hari ini.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah yang dimotori oleh Sri Bintang Pamungkas, Muslim Arbi dan kawan-kawan merupakan dinamika demokrasi di Indonesia.
Kata dia, beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sesuai dengan konstitusi, sehingga tidak ada dasar kelompok Hizbullah mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 palsu.
“Kalau Sri Bintang Pamungkas ingin agar UUD 1946 dikembalikan kepada UUD 1945 sebelum dilakukan diamandemen sebaiknya disampaikan kepada MPR,” ujarnya.
Atau, kata Fernando, Sri Bintang Pamungkas kembali berjuang melalui partai yang pernah ia dirikan agar bisa menjadi peserta Pemilu dan memiliki kursi di DPR RI. Sehingga bisa menyuarakan untuk dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 agar kembali seperti sebelum diamandemen.
“Penolakan pemilu yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas dianggap biasa saja karena penolakan kelompok Hizbullah tidak akan menghambat penyelenggaraan pemilu. Mungkin Sri Bintang Pamungkas perlu belajar kepada anaknya yang kini menjadi politisi salah satu partai peserta pemilu,” pungkasnya.
