Jakarta – Greenpeace Indonesia dan pemerhati lingkungan menggelar kegiatan FGD (Forum Group Discussion) untuk membahas tentang perubahan iklim ekstrem di Indonesia dan pertambangan yang ramah lingkungan.
“Krisis iklim merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan secara kolektif dalam waktu sesingkat-singkatnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang berpotensi berdampak kepada Krisis Iklim sekaligus dapat memberikan solusi dari sumber daya alamnya, seperti hutan, keanekaragaman hayati serta lautan, mempunyai harapan yang cerah, jika semua orang bergabung dan bekerja bersama.” tutur Bondan.
Deforestasi besar-besaran memainkan peran penting dalam melepaskan karbon ke atmosfer, sehingga menyebabkan perubahan iklim dan hal Ini terjadi di Papua. Provinsi kepulauan ini memiliki 1,7 juta hektar hutan yang diperkirakan akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2020, sekitar 634.000 hektar hutan primer di Papua telah hilang selama dua dekade terakhir. Industri kelapa sawit membuka dan membakar hutan-hutan ini, mengganggu siklus karbon alami.
Perubahan iklim juga telah menyebabkan penurunan jumlah perikanan secara drastis, menurut sebuah studi oleh ahli ekologi Chris Free. Perairan yang lebih hangat dapat membuat beberapa perikanan lebih kecil dengan memberikan tekanan metabolik pada ikan, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Dan penangkapan ikan yang berlebihan tidak hanya memperburuk keadaan, tetapi juga memicu penangkapan ikan ilegal. Masalah ini merajalela di Thailand, sebagai salah satu pengekspor tuna terbesar di dunia.
Demi menekan dampak krisis iklim yang lebih buruk di masa mendatang, Pemerintah Indonesia disarankan harus melakukan berbagai langkah ambisius dalam kebijakan energi dan kehutanan. Karena tren emisi gas rumah kaca dari dua sektor tersebut terus meningkat cukup signifikan. Salah satunya dari catatan Kelompok Kerja 1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam laporan bertajuk Perubahan Iklim 2021.
Pemanasan global yang disebabkan oleh manusia telah menyebabkan berbagai fenomena iklim ekstrem di banyak wilayah di seluruh dunia. Salah satunya, kenaikan permukaan laut yang ekstrem. Catatan Greenpeace , fenomena kenaikan permukaan laut ekstrem dan banjir pesisir yang tinggi di tujuh kota besar Asia, termasuk Jakarta, pada 2030 dapat menimbulkan dampak pada produk domestik bruto sebanyak US$ 724 miliar.
Rentang birokrasi yang terlalu jauh antara masyarakat dengan Pemerintah akan menimbulkan konflik-konflik baru terkait dengan pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena AKPNS menilai bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan koridornya. Sebagai contoh terkait dengan kawasan hutan, ketika Pemerintah menyatakan bahwa lokasi yang dilakukan penambangan oleh masyarakat memasuki kawasan hutan akan tetapi sebenarnya area kawasan tersebut sebenarnya tidak ada penetapan kawasan hutan. Untuk itu AKPNS dan LSM pemerhati tambang mengajak pemerintah untuk mencari solusi terkait dengan pertambangan rakyat tersebut.
