Jakarta – Metropol Watch mendesak Presiden Jokowi melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera mencopot Kepala Balai dan Jembatan PUPR serta meminta BPK RI untuk mengaudit secara menyeluruh pengelolaan anggaran negara dan pengerjaan proyek jalan dan jembatan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) persero.
“BPK harus audit secara menyeluruh anggaran negara dan pengerjaan proyek jalan dan jembatan oleh WIKA dan KPK harus periksa dugaan mark up proyek,” tegas Koordinator Metropol Watch Abdullah Kelrey, hari ini.
Lebih lanjut, Kelrey mengapresiasi semangat percepatan pembangunan Jalan Trans Papua yang merupakan sebuah Political Will dari pemerintahan Kabinet Kerja guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Tentunya wajib mendapatkan dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap Kelrey.
Namun, kata dia, dukungan rakyat itu salah satunya adalah bisa dalam bentuk pengawasan, mulai dari proses ternder, pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Trans Papua hingga perawatan fasilitas jalan tersebut. Sebab jalan trans Papua merupakan aset seluruh rakyat Indonesia karena dibiayai negara yang uang nya berasal dari rakyat.
Kelrey pun ikut mengamati santernya kejanggalan proses terder proyek pembangunan Jalan trans Papua, tepatnya pada tender proyek pengerjan pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), melalui satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (tanah merah). Dengan pagu anggaran 109 Milyar.
Kata dia, proyek tersebut telah dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (persero) dengan nilai anggaran sebesar Rp108 milar lebih.
“Dari segi nilai proyek, angka tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya seperti yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa senilai Rp.104.030.430.000 Miliar atau PT Cahayamas Perkasa senilai Rp.107.135.922.000. Pembangunan ini kami lihat menimbulkan kejanggalan terkait dari keputusan dari pihak Kementrian PUPR dalam hal ini ULP kelompok kerja III tanah merah yang justru memenangkan perusahaan dengan tawaran tinggi dan menggugurkan perusahaan dengan tawaran rencah jelas sangat mencurigakan,” paparnya.
Kelrey mencurigai bahwa ditemukan selisih yang terlampau tinggi sebesar Rp.4.536.640.000. Angka ini tentunya bukan hanya sebatas selisih namun bisa juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Berdasarkan kejanggalan tersebut, pihaknya akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan kepada penanggung jawab proyek pengerjaan pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil Papua.
“Mulai dari pelaksana lelang, Kepala satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua. Pertanyaan nya pembangunan jalan Tras Papua di peruntukan kepada kesejahteraan rakyat papua atau pemerintah yang berkuasa,” tandasnya.
