JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mendukung penuh peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Adhi berharap pengusaha diberikan kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan. Sehingga dalam pemerintahan yang baru ini para pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian hukum dan tidak merasa ditekan dengan aturan yang ada.
“GAPMMI tentu sangat mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya bagi pelaku usaha makanan dan minuman,” ujar Adhi di sela-sela pertemuannya di bilangan Senayan baru-baru ini.
Pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan baru dapat memberikan harapan besar bagi pelaku usaha. Selain itu, Adhi juga meminta agar pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pelayanan pameran terhadap produk makanan dan minuman.
Di negara lain, pameran usaha mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan terbukti sangat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah di berbagai negara memahami bahwa pameran usaha bukan hanya sebagai ajang promosi, namun juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan nasional.
“Dengan memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, promosi, hingga insentif bagi peserta pameran, mereka berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan usaha kecil dan menengah,” kata Adhi.
Melalui pameran tersebut, produk-produk lokal memiliki kesempatan besar untuk merambah pasar global, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Sebab selama ini ia mengaku mengalami kesulitan dalam proses perizinan pameran. Di antaranya, pengunjung yang memiliki golden visa tidak dapat menggunakannya dengan lancar, sehingga mengalami kesulitan untuk akses langsung.
“Hal ini menunjukkan bahwa implementasi golden visa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal,” ungkap Adhi.
Padahal, di banyak negara, golden visa menjadi solusi untuk menarik investor dan pelaku usaha asing yang ingin berkontribusi bagi perekonomian lokal.
“Keterbatasan akses ini berpotensi menghambat masuknya peluang investasi dan kolaborasi internasional, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama diberlakukannya kebijakan golden visa,” jelas Adhi.
Untk itu, Adhi berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem golden visa sehingga benar-benar memudahkan pelaku usaha dan investor untuk masuk dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung pameran GAPMMI berharap kepada aparat keamanan untuk yang ketat atau maksimal di area pameran.
Dalam kesempatan itu, Adhi menyebutkan bahwa ketatnya peraturan daerah terkait dengan proses perizinan pameran mengakibatkan beberapa event mengalami kendala.
“Oleh karenanya kami meminta kepala pemerintahan pusat memberikan perhatian, agar pemda tak lagi menghambatnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, GAPMMI juga akan terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami terus melakukan sosialisi kepada anggota GAPMMI terkerkait penerapan SNI dan barang legal,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjenpol Ratno Kuncoro, S.I.K., M.Si., mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pelaku usaha industri GAPPMI di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi industri dalam meningkatkan daya saing dan keamanan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, para pelaku usaha berbagi pandangan mengenai berbagai isu, mulai dari masalah keamanan usaha, dukungan regulasi, hingga permasalahan dalam mengakses pasar yang lebih luas.
Direktur Ekonomi Baintelkam Polri menyampaikan bahwa hasil dari dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius sebagai upaya memperkuat iklim usaha yang kondusif, aman serta tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arah dan tujuan Presiden Prabowo.
“Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional, sekaligus memastikan stabilitas keamanan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi,” ujar Direktur Ekonomi Baintelkam Polri Brigjenpol Ratno Kuncoro, S.I.K., M.Si.
Lebih lanjut, langkah tindak lanjut ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menciptakan sinergi antara sektor keamanan dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
Jenderal bintang satu alumni pendidikan FBI Quantico Amerika Serikat ini juga menyebutkan bahwa sebelumnya Presiden Prabowo sudah memberi pengarahan kepada Polri untuk memperkuat peranannya dalam mendukung pelaku usaha melalui penyediaan rasa aman dan perlindungan terhadap potensi ancaman, baik domestik maupun transnasional.
“Diharapkan dengan adanya sinergi ini, pelaku usaha dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan iklim usaha yang semakin baik dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat mendorong kontribusi industri dalam memajukan perekonomian nasional,” pungkasnya.
