TRANSFORMASI PNPP (Terapi Rehabilitasi Agar Niat Semangat Fokus Olah Raga Melakukan Aktifitas Kepolisian PNPP PMJ)
Di tengah upaya keras pemerintah dan masyarakat untuk memberantas praktik perjudian, muncul sebuah ironi yang mengkhawatirkan yakni puluhan ribu anggota kepolisian dan militer terlibat dalam aktivitas judi online. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai integritas lembaga keamanan dan keseriusan mereka dalam menegakkan hukum.
Dalam laporan pemerintah, tercatat bahwa selama tiga bulan pertama tahun 2024, perputaran uang dari judi online mencapai angka fantastis, yakni Rp 100 triliun. Sebagai upaya untuk menanggulangi situasi ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Sik melakukan langkah cepat yaitu Program Pembinaan Transformasi Personel untuk SDM Polda Metro Jaya. Dengan Menyiapkan Tim Transformasi yang dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang terdiri dari 120 Personel meliputi Tim Penyuluh Religi, Konselor dari bagian psikologi, pelatih jasmani, instruktur motivator, admin, monev, provost dan Paminal, pengawas Profesi dan akreditor inspektorat.
Kegiatan direncanakan berlangsung selama 2 minggu, tergantung dari asesment personel judi online selanjutnya dilakukan program transformasi dan evaluasi.
Sebagai informasi, Program pembinaan Trabsformasi adalah Terapi Rehabilitasi Agar Niat Semangat Fokus Olah Raga Melakukan Aktifitas Kepolisian. Suatu Program Terapi kognitif perilaku (CBT) termasuk metode utama dalam rehabilitasi. Tujuannya mengubah pola pikir dan memperbaiki kesalahan kognitif yang ada. Untuk Personel yang ditemukan main dan dilaporkan ikut main judi online.
Darurat Judi Online di Indonesia: Situasi yang Mengkhawatirkan
Judi online kini tidak hanya menyerang kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau pelajar, namun juga menjangkiti aparat penegak hukum, baik dari TNI maupun Polri.
Ketika lembaga yang seharusnya menjaga keamanan dan keadilan justru terlibat dalam praktik ilegal, kita dihadapkan pada kenyataan pahit: integritas dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan terancam.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sekitar 97 ribu anggota TNI dan Polri diduga terlibat dalam judi online. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam sebuah dialog bertema “Perang Melawan Judi Online” pada Kamis, 7 November 2024.
Selain anggota TNI-Polri, Natsir juga mengungkapkan bahwa fenomena ini merambah hingga ke kalangan 1,9 juta pegawai swasta, termasuk pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, akuntan, wartawan, nelayan, petani, seniman, pensiunan, dokter, bahkan pejabat negara.
Kapolda Metro Jaya , Irjen Pol Karyoto, menyampaikan keprihatinannya atas semakin banyaknya kasus judi online yang melibatkan oknum polri dan PNS polri.
Aktivitas ilegal ini dianggap mengancam integritas Polri serta mengganggu tugas utama mereka. Judi online tidak hanya merusak konsentrasi dan fokus dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dapat merusak moral, menyebabkan masalah keuangan, serta memicu konflik dalam keluarga.
Jeratan Praktik Judi Online Membayangi Anggota Polri
Perjudian, khususnya yang dilakukan secara online, telah menjadi masalah sosial serius di banyak negara, termasuk Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melawan praktik ini, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum yang justru terjerat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Probintra adalah untuk Mengembalikan Program Pembinaan Integritas secara moral dan pengawasan oleh Biro SDM Polda Metro Jaya dan Bidpropam dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan publik menjadi semakin dipertanyakan di tengah maraknya keterlibatan oknum kepolisian dalam perjudian digital.
Seiring dengan meningkatnya jumlah laporan tentang anggota Polri yang terlibat, muncul kekhawatiran bahwa integritas lembaga ini dapat tercoreng.
Untuk itu, Kapolda melakukan tindakan cepat dan tegas dengan Pembinaan SDM Polri dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
Dalam menghadapi masalah ini, Pembinaan Transformasi SDM Adalah solusi untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada ruang bagi anggota kepolisian untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti judi online.
Penegakan hukum yang konsisten dan transparan terhadap oknum yang terlibat dapat memperbaiki citra Polri di mata publik.
Program Rehabilitasi dan Terapi Untuk Personel yang main Judi Online: Tindakan evaluasi dan edukasi untuk SDM yang main Judol secara Psikologi
Sebagai upaya untuk mengatasi darurat judi online, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online.
Ditindaklanjuti oleh Kapolda Metro Jaya, hal ini diharapkan bisa mengurangi dampak buruk dari perjudian digital, yang tidak hanya merusak moral tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi personel.
Namun, meski Transformasi Polda Metro Jaya ini dilakukan , tantangan besar tetap ada. Pertama, penyebaran judi online sangat sulit dikendalikan karena sifatnya yang anonim dan meluas di dunia maya.
Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum cukup kuat.
Oleh karena itu, selain tindakan tegas terhadap pelaku judi, perlu ada juga evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan di dalam institusi TNI-Polri.
Apa Langkah Pemerintah Selanjutnya?
Untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Langkah pertama adalah memperkuat regulasi terkait perjudian online, dengan menutup celah hukum yang memungkinkan operasional situs judi ilegal.seperti kemudahan membuat akun depo.
Selain itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan juga harus lebih ketat untuk mencegah peredaran uang dari judi online.
Langkah kedua adalah melakukan pembinaan internal sdm Polri. Karena tujuan pembinaan Transformasi adalah Terapi kognitif perilaku (CBT) termasuk metode utama dalam rehabilitasi. Tujuannya mengubah pola pikir dan memperbaiki kesalahan kognitif yang ada. bila hanya diberikan sanksi kepada anggota yang terlibat dalam judi online mereka akan kembali bermain .serta memperkuat mekanisme pengawasan dan disiplin.
Pendidikan dan pelatihan tentang bahaya judi online serta upaya pembinaan moral perlu diberikan kepada semua anggota Polri secara rutin.
Langkah ketiga adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional untuk melawan perjudian online yang seringkali melibatkan jaringan lintas negara.
Dalam era digital ini, judi online sering kali melibatkan server dan operator dari luar negeri yang sulit untuk ditindak. Oleh karena itu, kolaborasi antar negara menjadi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara global.
Kesimpulan
Judi online adalah masalah besar yang sudah ditangani secara serius oleh pemerintah, TNI, dan Polri. Keterlibatan anggota TNI-Polri dalam perjudian digital tidak hanya merusak moral, tetapi juga mengancam integritas lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Polda Metro Jaya , melalui Program Pembinaan Transformasi dan penegakan hukum yang tegas, sebagai komitmen yang kuat dalam memberantas perjudian online.
Selain itu, Program Transformasi adalah pembenahan internal di tubuh Tserta upaya edukasi dan pengawasan yang lebih ketat akan menjadi kunci untuk menjaga agar integritas aparat penegak hukum tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak terganggu.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat keluar dari krisis darurat judi online dan kembali memastikan bahwa aparat keamanan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa terjerat dalam praktik ilegal.
Penanganan kecanduan judi online perlu pendekatan holistik yang mencakup terapi psikologis dan medis. Terapi kognitif perilaku (CBT) termasuk metode utama dalam rehabilitasi. Tujuannya mengubah pola pikir dant memperbaiki kesalahan kognitif yang ada.
STAF AHLI KAPOLDA METRO JAYA
AKBP Dwiasi Wiyatputera SH SIK MH
